BANDUNG – Pakar Kebijakan dan Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi menyoroti program vaksinasi Gotong Royong (VGR) berbayar melalui PT Kimia Farma Tbk. Pasalnya, tidak semua masyarakat mampu untuk membayar. Terlebih dimasa pandemi saat ini.
Diketahui, Pemerintah pusat melalui penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 memperluas program VGR dari hanya badan usaha/badan hukum menjadi individu/perorangan.
“Saya tentu tidak setuju. Karena kepentingannya bahwa tidak semua masyarakat mampu. Di sektor usaha pun jika dibebankan mereka sedang terpukul,” ucap Acuviarta saat dihubungi di Bandung, Rabu (14/7).
Ia menegaskan, meskipun vaksinasi berbayar bagian dari pemulihan ekonomi. Namun, kata dia, di situasi seperti ini seharusnya pemerintah tidak menjadikan vaksin menjadi ladang berbisnis.
“Negara itu dilarang berbisnis dalam situasi darurat seperti ini. Sangat disesalkan ada istilah vaksin berbayar dalam modus apapun,” tegasnya.
“Itu menurut saya salah satu bentuk kegagalan pemerintah dalam menjamin dari pada kesejahteraan masyarakatnya,” imbuhnya.
Saat ditanya vaksin berbayar merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi, dirinya membernarkan. Namun hanya vaksinasinya saja. Tidak untuk berbayarnya.
“Jelas. Vaksinnya bagian dari pemulihan. Tapi berbayarnya saya kira dalam seperti situasi seperi ini kalau berbayar sangat merepotkan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, vaksin itu bagian pemulihan. Semakin banyak vaksin semakin cepat kita pulih. Semakin lama vaksin, maka semakin lamban pulih.
“Saya sangat mendorong pemerintah agar segera melaksanakan vaksinasi gratis yang didanai pemerintah dan tidak ada embel-embel bayar,” jelasnya.
Saat disinggung mengenai percepatan vaksinasi di Jabar. Dirinya menilai masih minim jika dibandingkan dengan DKI Jakarta. Mesti begitu, dirinya meminta Pemprov Jabar untuk terus menggencarkan vaksinasi.
“Kalau kita lihat di Jabar ini kurang gencar dibandingkan dengan DKI Jakarta. Bahkan ada vaksin yang akan disalurkan lewat komunitas yang tetap ada biaya yang harus ditanggung masyarakat meskipun kecil. Saya kira vaksin ini harus dipercepat. Kalau perlu anggaran itu dialihkan ke percepatan vaksin,” paparnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara perihal perluasan program Vaksinasi Gotong Royong (VGR). Ia mengungkapkan, pada dasarnya, Pemprov Jabar mendukung percepatan vaksinasi Covid-19.
