BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat, Yosa Octora Santono meminta pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) kepada tujuh juta Kepala Keluarga (KK) di Jabar musti melibatkan pemerintah desa.
Dia menilai Pemerintah Desa memiliki peran penting untuk meminimalisir pembagian bansos yang tidak merata. Seperti mendapat tiga kali bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemprov, dan Pemda dalam satu KK.
“Pemerintah Desa dapat menjadi hakim karena mereka yang akan mencari dan menentukan KK mana yang seharusnya mendapatkan bantuan. Sehingga persoalan tumpang tindih bansos tidak terulang kembali ke depannya,” ujar Yosa, Jumat (9/7).
Satgas kemudian juga harus ikut membantu mengakomodasi seluruh data-data penerima bansos. Namun, menurutnya, pemerintah desa juga yang kemudian membaharui data-data karena menjadi sektor pemerintahan tingkat bawah dan yang paling dekat dengan masyarakat.
“Koordinasi ini jangan sampai satu arah. Misalkan, Pemerintah Pusat atau Pemprov sudah mengajukan data sedangkan tingkatan pemerintah lainnya duduk manis, tidak bisa seperti itu. Harus ada revisi-revisi,” imbuhnya.
Yosa menjelaskan, dari tujuh juta KK jumlah penerima bansos lalu kemudian dikalikan empat dalam satu rumah, maka didapati hasil 28 juta jiwa. Sedangkan, total penduduk di Jabar lebih dari 45 juta jiwa yang apabila ditambahkan dana dari Pemda serta anggaran Desa dapat menjadi besar yang bisa dimaksimalkan.
“Tujuh juta KK itu masuk ke pusat, Pemprov juga memberikan bantuan obat-obatan seperti janji Pak Ridwan Kamil. Pemda juga ada dana yang disiapkan kaitan dengan Belanja Tak Terduga (BTT) di akhir tahun. Dan di desa juga ada anggaran yang bisa dimaksimalkan sebesar 8 persen,” tuturnya.
“Berbagai bantuan tersebut jangan sampai campur aduk karena tingkatan pemerintah akan memberikan bansos berupa uang atau barang,” lanjutnya.
Selain itu, Yosa menilai, pihaknya memiliki tugas untuk program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, dan Pemerintah Desa agar menjadi satu kesatuan dan tidak menitikberatkan ke Pemerintah Pusat.
“Kami juga merupakan kelengkapan kekuatan dari Jabar. Kami juga tidak lepas tangan, satu di antaranya bagaimana mengefektifkan bansos dari Pusat dan dibarengi dari Pemprov, Pemda, dan Pemerintah Desa,” ujar Yosa.
