CICALENGKA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bandung, Luthfi Hafiyyan meminta kejelasan kepada Bupati Bandung, Dadang Supriatna terkait anggaran dana sebesar 80 miliar yang dialokasikan untuk menangani Covid-19 selama pelaksanaan PPKM Darurat.
Diketahui sebelumnya, dalam menghadapi masa PPKM Darurat, Dadang akan menganggarkan dana sebesar 80 milyar.
“Terkait PPKM ini, Pemerintah Kabupaten Bandung menyiapkan anggaran 80 milyar,” ujar Luthfi melalui pesan suara, Jumat (2/7) tengah malam.
Baca Juga:Mario Suryo Aji Makin Percaya Diri di FIM CEV Moto3 Seri KeempatPolda Jabar Siapkan 106 Titik Penyekatan untuk PPKM Darurat
Terkait hal itu, usai menghadiri peringatan HUT Bhayangkara ke-75 di Mapolresta Bandung, Soreang pada Kamis (1/7) kemarin, Dadang menjelaskan, besaran dana itu dari menggeser alokasi anggaran belanja pegawai pada November dan Desember 2021.
Dadang juga menerangkan, 80 milyar itu akan diprioritaskan untuk membeli kebutuhan selama penanganan Covid-19, seperti peti mati dan kain kafan.
Sementara, Luthfi atau akrab disapa Upi menuturkan, besaran dana 80 milyar itu harusnya dijelaskan untuk apa saja anggaran tersebut.
“Karena kalau saya baru baca sepintas, ini yang menjadi program utama Pak Bupati itu mengenai peti mati dan kain kafan, dan program lainnya tidak dijelaskan secara rinci,” imbuh Upi.
Upi mengatakan, Bupati Bandung menganggarkan dana sebesar 80 milyar dengan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Parsial.
“Mengenai anggaran 80 milyar itu karena pak Bupati mengeluarkan Perbup Parsial yang mana rapatnya internal terkait PPKM Darurat,” pungkas Upi.
Upi mengaku, setelah membaca pemberitaan mengenai anggaran 80 milyar tersebut, penggunaannya hanya diprioritaskan untuk peti mati dan kain kafan.
Baca Juga:Penerapan PPKM Darurat, Penumpang Kereta Api Harus Dites AntigenKAI Daop 2 Bandung Batalkan Sejumlah Perjalanan Kereta Api
“Sementara untuk rincian lebih lanjutnya saya belum mengetahui, ke mana aja anggaran tersebut,” imbuh Upi.
Upi berharap supaya anggaran sebesar 80 milyar itu benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Khususnya di rumah sakit yang saat ini tidak menerima pasien karena kekurangan bed,” tutur Upi.
“Ditambah lagi kantong jenazah kurang, ditambah lagi untuk tenaga kesehatan, supaya tetap maksimal dalam menjalankan tugasnya,” tutupnya. (mg6)