BALEENDAH – Anggaran untuk pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung sejauh ini cukup memadai. Namun penggunaannya tidak maksimal untuk peruntukannya.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana mengatakan, dari total anggaran yang dialokasikan untuk DLH, sebesar 70 persen digunakan untuk pengelolaan sampah.
“DLH harus serius. Konsep sudah bagus, seperti zero wise, tapi tidak terealisasi jadi ujung-ujungnya anggaran seperti tidak maksimal untuk penanganan sampah,” ungkap Toni saat wawancara di Baleendah, Jumat (2/7).
Toni menyebutkan, anggaran terakhir sudah dialokasikan sebesar Rp 60 miliar sampai Rp 70 miliar, dimana Rp 40 miliarnya digunakan untuk pengelolaan sampah.
Peruntukan anggaran itu di antaranya untuk bayar tipping fee, operasional mobil pengangkut sampah dan upah pekerja.
Dia mengakui, kondisi anggaran yang terbatas, pengelolaan sampah harus tetap berjalan dan tidak bisa direcofusing untuk penangan Covid-19.
Disinggung mengenai pembentukan kader Bandung Bedas Bersih Sampah (B3S) Toni mengaku ragu. Sebab, sangat tidak mungkin pembentukan Kader itu butuh anggaran.
Toni menyarankan, kegiatan pengelolaan melibatkan pihak swasta, dalam artian swasta yang lahir dari masyarakat bukan murni bisnis.
”Kabupaten Bandung sudah saatnya memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah sendiri, ini yang penting untuk dipikirkan bersama,”pungkas Toni, (yul/red)
