JAKARTA– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah cocok diterapkan di Indonesia. Menurut dia, prinsip bagi hasil (risk sharing) keuangan syariah bisa menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Sebab, prinsip itu mengajak masyarakat untuk menghindari pengambilan risiko yang berlebihan. Itu akan meningkatkan peluang tercapainya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Tidak hanya mempercepat pemulihan ekonomi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan sesuai dengan prinsip berkelanjutan,” ujar Ani, sapaan Sri Mulyani, Selasa (29/6).
Baca Juga:PHRI Jabar Akan Arahkan Hotel Soal Paket Wisata IsomanPasokan Oksigen Kurang, IGD RSUD Majalaya Terpaksa Ditutup Sementara
Selain itu, mekanisme redistribusi syariah adalah sistem jaring pengaman sosial yang selaras dengan fundamental Islam. Praktik keuangan syariah juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Negara bisa mengandalkan keuangan syariah sebagai mekanisme untuk lepas dari krisis ekonomi. Asalkan, sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam ekosistem itu mumpuni. Juga, literasi masyarakat semakin meningkat. Khususnya masyarakat yang masuk kelompok usia produktif.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan bahwa prinsip keuangan syariah juga sejalan dengan empat pilar utama tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs). Pilar tersebut mencakup aspek pembangunan manusia, kekuatan sosial, bidang ekonomi, dan kelingkunganan.
Pemerintah pun, menurut Ani, berkomitmen mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. “Potensi pasar keuangan syariah sangat besar. Seharusnya Indonesia dapat menjadi penggerak utama ekonomi syariah dan tidak hanya menjadi target market dan produk industri halal dari negara lain,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan perlunya SDM yang mumpuni untuk mewujudkan sistem ekonomi syariah yang ideal. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui pendidikan berkurikulum syariah. Khususnya untuk bidang pengajaran ekonomi dan keuangan.
“Diperlukan integrasi dari berbagai unsur ekonomi dan keuangan syariah dalam satu kesatuan ekosistem yang kuat dari hulu hingga hilir. Termasuk di dalamnya adalah kualitas,” tegas Ma’ruf. (Jawapos)