“Padahal sudah dilakukan kajian-kajian, webinar, seminar. Sampai hari ini terbataslah kemampuannya. Secara umum dukungan Pemprov sangat minim,” hematnya.
Acuviarta mengaku, kendala mekanisme penggunaan dana KPED masih kurang jelas prosedur bakunya dan tergantung kesiapan dinas. Sehingga dalam banyak hal, harus berkonsultasi pada Inspektorat.
“Tetapi saya kira masa 6 bulan tidak beres, anggaran cuma Rp300 juta. Kalau kita minta Rp300 miliar masih masuk akal lamban juga. Ini uang 300 juta saja sampai bulan Juni belum dicairkan. Bagaimana mau ada kegiatan,” tegasnya.
Disinggung mengenai vaksinasi, dirinya mengatakan, belum terlihat dampak vaksinasi terhadap pemulihan ekonomi. Sebab, salah satu sektor yang terpukul dalam situasi pandemi ini adalah pariwisata, termasuk hotel-hotel yang biasanya ramai karena wisatawan. Vaksinasi belum menyelesaikan masalah tersebut.
“Dari dulu saya mengusulkan segera dibelikan alat test Corona mesin GeNose. Kan persoalan sekarang itu bagaimana mencegah orang yang positif (OTG) untuk beraktivitas,” katanya.
Sementara, tes pun, lanjut dia, bagi sebagian masyarakat masih mahal. Jadi pencegahan itu masih kurang. Hanya sebatas menutup jalan, buka tutup aktivitas usaha.
“Artinya mengurangi mobilitaslah. Tetapi dengan orang yang ada mobilitas tetap saja berpotensi. Ini yang paling bagus bagaimana yang OTG tidak beraktivitas,” paparnya.
