BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dinilai lamban dalam pemulihan ekonomi di Jabar. Di samping itu, minimnya anggaran tahun 2021 ini menjadi kendala untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah membentuk Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) pada tahun 2020 untuk mempercepat pemulihan ekonomi paskapandemi Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Kebijakan dan Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Dr. Acuviarta Kartabi mengatakan, rekomendasi dari KPED itu cukup banyak. Namun tidak semua program bisa dieksekusi. Pasalnya, sebagian rekomendasi tersebut ada yang masuk dalam kebijakan pusat, dan ada pula yang masuk wilayah Kabupaten/Kota.
“Saya melihat bahwa program-program itu kurang kuat daya dorongnya meskipun sudah ada. Jadi tidak ada persentase khusus bahwa berapa anggaran fiskal dari Pemprov untuk pemulihan ekonomi,” ucap Acuviarta di Bandung, Senin (21/6).
“Ada sih kegiatan-kegiatan yang disetujui. Tetapi program-program itu daya ungkitnya kurang,” imbuhnya.
Ketua Harian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jabar itu menjelaskan, minimnya anggaran dalam pemulihan ekonomi menjadi kendala saat ini. Ia mengira anggaran untuk pemulihan ekonomi di KPED hanya kurang dari 2 persen dari APBD.
“Kalau saya lihat, jika asumsinya APBD Jawa Barat itu misalkan 50 Triliun. Itu mungkin 1 persennya juga tidak. Jika 10 persen berarti 500 miliar. Jika 1 persen berarti 50 miliar. Mungkin perkiraan saya 2 persen pun tidak yah. Yang saya tahu di wilayah KPED,” jelasnya.
Meski begitu, ia pun meyakini anggaran untuk pemulihan ekonomi sudah dibagi ke setiap dinas yang terkait dengan divisi-divisi di KPED.
“Saya juga bagian di Bappenda (Wakil Ketua Divisi Kajian Ekonomi dan Jasa Keuangan) anggaran divisi kita 300 juta. Bayangkan jasa keuangan saja hanya 300 juta. Itu pun sampai hari ini belum ada yang bisa digunakan,” cetusnya.
“Sudah bulan Juni ini. Jadi sudah satu semester dana tersebut belum bisa dicairkan. Itu divisi saya loh, tidak tahu divisi lain. Soalnya tidak ada transparansi juga,” tambahnya.
Prosedur Penggunaan Dana Pemulihan Ekonomi di Jabar Kurang Jelas
Menurut Acuviarta, lambatnya pencairan dana turut berkontribusi membuat pemulihan ekonomi menjadi sangat lamban. Sehingga setiap divisi tidak bisa membuat program. Meskipun sudah terlaksana kegiatan kajian-kajian lainnya.
