CIMAHI – Dukungan agar Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) supaya maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 datang dari sebagian buruh dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Cimahi.
“Lampu hijau” tersebut mengalir ketika anak sulung mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyapa langsung para buruh dan pelaku UMKM di Alam Wisata Cimahi (AWC), Jalan Kolonel Masturi pada Kamis (3/6). AHY senang mendapat banyak dukungan untuk maju dalam Pilpres 2024.
“Saya kalau ada doa dan harapan yang baik selalu saya amini,” kata AHY.
Nama AHY sendiri digadang-gadang bakal maju dalam Pilpres 2024. Bahkan, ia ramai disandingkan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) mendorong Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera mengumumkan wacana duet Anies Baswedan-AHY.
AHY menganggap munculnya wacana duet dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan sebuah dinamika politik. Ia enggan menanggapinya lebih jauh, mengingat pelaksanaan Pilpres masih jauh.
“Lagi-lagi mengenai Politik praktis 2024 nanti ada waktunya lagi. Saya bersahabat dengan beliau (Anies Baswedan), saya bersahabat dengan politisi yang lain. Kami ingin terus berdiskusi dan tukar pikiran agar bisa menghadirkan solusi,” bebernya.
Namun, suami dari Annisa Pohan itu mengaku ingin fokus melakukan konsolidasi secara internal. Dirinya meyakini jika Partai Demokrat ini bisa semakin efektif bekerjanya, akan berdampak bagi masyarakat.
“Kami ingin kembali masuk ke dalam peringkat yang lebih terhormat lagi dalam politik nasional. Tapi juga ingin lebih banyak berkiprah untuk membantu masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, AHY menyampaikan kepada para buruh dan pelaku UMKM bahwa partai berlambang Mercy itu konsisten memperhatikan dan mendukung mereka.
“UMKM adalah penopang kehidupan ekonomi Indonsia. Kami ingin memberikan perhatian, dukungan dan pendampingan bagi pelaku UMKM.
UMKM akan menopang ekonomi kerakyatan,” sebut AHY.
Mantan prajurit TNI itu juga membahas soal Undang-undang Cipta Kerja yang sejak awal ditolak Partai Demokrat. Namun, suara fraksinya tidak cukup untuk menahan disahkannya aturan tersebut.
