DEPOK – Dalam rangka memperingati kelahiran Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajak masyarakat untuk memaknai ulang Pancasila sebagai bentuk demokrasi beragama.
“Sebagai individu manusia Indonesia, selayaknya memaknai Pancasila sebagai bentuk solidaritas antar anak bangsa. Itulah yang kita sebut Pancasila sebagai demokrasi beragama,” kata Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra kepada Jabar Ekspres, Selasa (1/6).
Icuk mengatakan, setelah melalui berbagai cobaan dalam berbangsa hanya Pancasila yang mampu merekatkan seluruh entitas warga negara dalam satu naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca Juga:Usai Penyekatan, Penumpang di Terminal Jatijajar Depok Kembali MeningkatPeringati Lahir Pancasila, Waspadai Meningkatnya Rivalitas Antar ideologi
“Tidak dapat dipungkiri ada juga segelintir warga Indonesia yang tidak setuju dengan penerapan Pancasila yang sekarang dijalankan dan hal ini selalu terjadi dari pergantian pemimpin di Indonesia,” urai Icuk.
Icuk juga tidak sependapat dengan pihak yang menyamakan Pancasila dengan agama tertentu. Sebab, menurut dia, menyamakan Pancasila dan agama adalah sesuatu yang kurang tepat.
“Tidak Apple to Apple membandingkan Agama atau kitab suci dengan Pancasila, sebab memang Pancasila itu sendiri bersumber atau inti sari dari kitab-kitab umat beragama,” imbuhnya.
Dengan begitu, lanjut dia, perdebatan tentang mana yang lebih luhur di antara kedua “tata nilai” harus diakhiri dan akan lebih priduktif bila energi kebersamaan dalam naungan NKRI mampu disalurkan ke dalam pembangunan bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat.
“Perbedaan dalam pemahaman dan penerapan Pancasila yang membuat seolah kita ini terpecah. Sesungguhnya bangsa Indonesia mudah dipersatukan jika terlihat jelas musuh atau ancaman yang nyata,” papar dia.
Ia menambahkan, duduk persoalan mengelola republik ini bukan bersumber dari tata nilai baik yang bersumber dari agama ataupun Pancasila, tetapi ada pada kehendak pemimpin itu sendiri.
“Para pemimpin baik di pusat maupun di daerah belum bisa memfokuskan diri untuk memerangi kemiskinan, kebodohan akibat maraknya praktik korupsi dan kinerja pejabat publik yang tidak becus menunaikan kewajibannya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan Pancasila itu benar atau salah,” tukasnya.
Baca Juga:Beda Ideologi, PDIP Tolak Koalisi dengan DemokratHimbara Tunda Kebijakan Cek Saldo ATM Link Berbayar
Untuk itu, dirinya berharap semoga ke depannya pemahaman dan implementasi Pancasila mampu diwujudkan dalam bingkai kebhinekaan Indonesia.