BANDUNG – Penyelesaian Sertifikat Aset Pemkab Bandung mendapat perhatian serius Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna. Sebab, pengelolaan aset daerah sudah menjad instrumen penting dalam pemeriksaan keuangan dan penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Baca Juga : Dadang Supriatna Targetkan Masalah Aset Pemkab Harus segera Dibenahi
Menanggapi masalah ini, Kepala Dinas kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi mengaku, saat ini aset Pemkab Bandung berupa lahan berjumlah dua ribuan yang belum disertifikasi.Termasuk tanah carik desa.
Pihaknya sudah mendapat perintah oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna agar aset milik Pemkab segera diselesaikan dengan melaunching program penyelesaian aset.
Baca Juga: Aset Pemkab Bandung Terlantar
‘’Kita serius menindaklanjuti percepatan pensertifikatan aset tanah pemerintah daerah, dan ini merupakan bagian dari program 99 Hari Kerja Bupati Bandung terkait penertiban aset,’’kata Erwin kepada Jabareskpres.com, Rabu, (19/5).
Erwin menyebut tanah milik Pemkab Bandung saat ini ada 2.219 bidang. Sementara yang sudah bersertifikat hanya 215 bidang.atu kurang dari 10 persen.
Sedangkan tanah berstatus tanah carik sebanyak 796 bidang, sehingga target pensertifikatan seluruhnya berjumlah 1.208 bidang.
Baca Juga: Jerit Hati Seorang Perawat Pasien Covid-19 Saat Idul Fitri
Erwin mengatakan, progres terkait penyelesaian aset Pemkab Bandung sudah mendapat dukungan dari Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penilaian capaian Monitoring Control for Prevention (MCP) Pemkab Bandung pada 2020.
Dalam Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Jawa Barat di Balewinaya, Soreang, Senin (22/3/21) lalu, kata Erwin.
Baca Juga: Anggota DPRD Kabupaten Bandung Akan Dorong Pembenahan Kepemilikan Aset
‘’Korsupgah KPK mengapresiasi terkait progres pengelolaan aset, serta percepatan sertifikasi aset pemda yang dalam masa pandemi,’’kata dia.
Apresiasi dari Kosurgah KPK tersebut berkat kolaborasi Pemkab Bandung dengan BPN Kabupaten Bandung yang dapat menyelesaikan lebih dari 100 sertifikat dan serah terima fasos fasum dari pengembang perumahan.
Baca Juga: Apakah Israel Yahudi Berhak Atas Palestina?
‘’Tim Korsupgah KPK terus mendorong untuk percepatan sertifikasi dan memberikan target kepada Pemkab Bandung untuk tahun ini sekitar 500 sertifikat,’’pungkas Erwin.(yul/yan)
