Ia juga menegaskan, seandainya kedua urusan (penanganan medis dan administrasi) minta mana yang didahulukan, maka jawabannya tetap pada yang pertama.
“Bahkan kalau ditanya mana yang lebih dulu antara proses administrasi dengan proses pelayanan kesehatan yang harus dilakukan, dalam hal-hal tertentu ketika itu dianggap darurat maka orang yang sakit dulu yang harus dilayani,” urainya.
Ia lalu mengilustrasikan orang yang sedang mengalami kecelakaan. Dalam kasus tersebut, yang bersangkutan seharusnya mendapatkan perawatan segera tidak perlu ditahan dulu untuk tidak diperiksa.
Baca Juga:Dua Wisatawan Hilang Saat Berenang di Laut GarutFerdinand Kritik Donasi untuk Palestina, Sebut Penjajah Menipu untuk Dapat Uang
“Jadi saya ingin menenkankan kepada seluruh jajaran Puskesmas termasuk rumah sakit agar bisa melakukan sebuah tindakan prioritas. Jangan persoalan administratif mengganggu pelayanan kesehatan seseorang yang berdampak kepada nasib seseorang,” imbuh dia.
Ia juga meminta kepada pihak Puskesmas agar jujur dan terbuka kalau memang ada kesalahan yang dilakukan.
“Pihak Puskesmas juga harus jujur, mengakui kalau memang ada kesalahan dan tanpa harus membantah sebuah klarifikasi dan menyalahkan,” katanya.
“Kalau sudah merasa bersih dan tak mau disalahkan, sementara rakyat merasakan ada penderitaan kan lucu,” timpalnya.
Sikap tidak mau mengakui kesalahan itulah yang jadi sasaran kritik anggota dewan yang terkenal kritis itu. Hal itu pula yang membuat sistem pelayanan di Kota Depok menjadi kurang responsif.
“Nah inilah salah satu kekurangan pelayanan kesehatan di Depok ini. Kurang tanggap dan kurang cepat dalam memberikan layanan yang bermutu,” pungkasnya (Mg12/hrs)