Sementara itu, Dodo Suhendar selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat pun menyampaikan bahwa statement Komisi 5 DPRD Jabar agar ketersediaan buffer stok logistik untuk penanganan bencana harus aman.
“Wilayah Jawa Barat termasuk wilayah rawan bencana. Logistik yang Dinsos kelola bersumber dari APBD dan APBN (Kemensos). Saat ini buffer stok dari APBD sudah menipis, terutama untuk makanan dan pakaian anak-anak,” ungkap Dodo.
Namun, saat ini dirinya memastikan bahwa sedang proses pengadaan dengan nilai sekitar Rp. 8 miliar. Sedangkan stok yang berasal dari Kemensos masih cukup memadai.
“Alhamdulillah dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2020 dana logistik Rp 4 miliar, telah meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp 8 miliar. Alhamdulillah berkat dukungan Komisi V DPRD Jabar sebagai mitra kerja Dinas Sosial,” paparnya.
Ia pun berkomentar terkait perhatian Komisi V DPRD Jawa Barat terhadap Tagana.
“Dan SDM kebencanaan yakni Taruna Siaga Bencana atau TAGANA selalu siap waspada. Jumlahnya ada 1.580 orang. Juga peran serta masyarakat berupa Kampung Siaga Bencana sebanyak 114 lokasi juga siap siaga sehingga jika ada bencana maka dampaknya bisa diminimalisir,” tutup Dodo. (win)
