oleh

Masyarakat Perlu Turut Aktif dalam Mengatasi Terorisme dan Radikalisme

JAKARTA – Masyarakat tidak boleh acuh tak acuh terhadap terorisme dan radikalisme. Karena ini merupakan paham yang merusak negara dan ketentraman publik serta membahayakan hak asasi manusia.

Masyarakat justru harus berperan aktif dalam pencegahan terorisme dan radikalisme. Dimulai dari lingkungan terkecil, keluarga, RT, RW dan lingkungan di atasnya.

Kepedulian masyarakat terhadap pencegahan terorisme akan radikalisme dapat menekan aksi-aksi teror yang sangat merugikan masyarakat dan negara.

Hal itu menjadi salah satu poin penting dalam Acara Diskusi Publik bertema “Mitigasi dan Diseminasi Penanggulangan Terorisme di Indonesia” yang berlangsung di Hotel The Sultan, Jakarta, Senin (12/4).

Acara tersebut diselenggarakan berkat kerja sama DPR RI dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika ini diikuti ratusan pelajar, mahasiswa dan generasi muda yang ada di wilayah Jawa Barat melalui saluran daring atau webinar.

Narasumber dalam acara itu yakni Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis; Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan; Staf Ahli Menteri bidang Komunikasi dan Media Massa, Kementerian Komunikasi dan Informastika (Kemenkominfo) Widodo Muktiyo dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Dirjen Pendis Kemenag) Muhammad Ali Ramdhani sebagai nara sumber yang hadir secara virtual.

 

Jangan acuh

​​​​​​​Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis dalam kesempatan itu mengharapkan masyarakat berperan aktif dalam mencegah aksi terorisme agar tidak terjadi lagi negara Indonesia ini.

“Kita seluruh warga negara Indonesia harus berperan aktif untuk mencegah masuknya paham tersebut. Tentunya dimulai dari tingkat keluarga, saya sampaikan tadi kondisi negara Indonesia seperti ini adalah cerminan keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ini,” ujar Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis dalam keterangan pers yang diterima Selasa, (13/4).

Deputi I BNPT meminta masyarakat untuk tidak bersikap acuh terhadap situasi yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Semua komponen masyarakat harus berperan dalam rangka untuk memitigasi dan desiminasi masalah penanggulangan terorisme itu.

“Paling tidak kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, namun kalau kita melihat hal hal yang mencurigakan, tentunya sebagai warga negara, kita harus melapor kepada RT atau lapor kepada polisi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting kita ada kemauan untuk berbuat yang terbaik dalam hal mencegah aksi maupun mencegah masuknya paham radikal terorisme di Indonesia,” tuturnya

Sesuai dengan Undang-Undang No. 5/2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, BNPT lebih mengedepankan terhadap upaya Pencegahan yang meliputi tiga hal yaitu Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi.

“Yang mana Kesiapsiagaan ini kami juga melibatkan para masyarakat, di mana kita saat ini memiliki 32 FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) yang ada di 32 provinsi,” katanya.

Di masing-masing provinsi tersebut, BNPT melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda, membuat kegiatan di masing-masing bidang untuk melakukan upaya pencegahan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga