Kemenhukam Tolak KLB di Deli Serdang, Kader Demokrat Diminta Tak Perlu Lakukan Euforia

Pria yang juga menjabat sebagai salah satu Ketua DPP Demokrat itu, memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah dalam hal ini Kemenhumkam dan Presiden Jokowi. Menurutnya, kelihatan sekali bahwa Presiden Jokowi tidak berpihak pada KSP Moeldoko.

“Takutnya karena kedekatan kubu KSP Moeldoko dengan Presiden nanti takutnya ada hal-hal yang memaksakan. Namun ternyata tidak, kami berterima kasih kepada pemerintah,” kata Dede.

Permasalahan ini tentu menjadi satu catatan penting bagi demokrasi di Indonesa, lanjut Dede, bahwa semudah itukah seseorang mengambil partai yang telah dibina dengan penuh peluh, keringat dan air mata, kemudian di tengah-tengah terjadi pembegalan politik seperti itu.

Ia berharap, ini tidak terjadi kepada partai lainnya. Keputusan pemerintah baginya sudah sangat tepat, pasalnya kalau itu sampai dibiarkan, maka pola-pola seperti itu akan bisa terjadi kepada semua partai.

“Bayangkan, dalam menjalankan satu partai itu kan butuh tenaga, butuh biaya, perlu jungkir balik seluruh kader di bawah, kok masa hanya dengan satu KLB yang diisi oleh orang-orang yang mungkin tidak jelas dan tidak punya mandat juga, partai itu bisa langsung diambil. Itulah yang saya katakan tadi preseden politik,” paparnya.

Pasca keputusan pemerintah, ia meminta seluruh kader dan pengurus agar tidak terlena. Mereka tetap harus melakukan jaga lembur, artinya meskipun pemerintah sudah menolak tetapi kami paham, kubu sebelah itu masih akan mencari jalur-jalur yang lainnya, baik itu gugatan ke pengadilan, ataupun mungkin dengan cara-cara kasar yaitu merebut paksa.

“Karena itulah makanya Ketua Umum memerintahkan untuk kader dan pengurus di daerah agar tetap jaga lembur untuk satu dua minggu ke depan, jangan euforia, jangan pesta pora, kita tetap bersyukur saja, sujud syukur kalau perlu berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan,” katanya.

Hal-hal buruk yang mungkin terjadi pasca keputusan pemerintah, Dede menyampaikan, jika mengacu dari statement KSP Moeldoko yang terakhir bahwa dirinya menerima permintaan jadi Ketua Umum itu dikarenakan ada pergeseran ideologi. Sehingga dimungkinkan isu tarikan ideologi itu akan mencuat menggembosi Partai Demokrat.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan