BANDUNG – Setelah tepat satu tahun pandemi Covid-19 menyebar di Indonesia, dengan tanpa tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Kini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah gencar bersinergi melakukan gotong royong untuk mengendalikan kondisi pandemi di segala aspek di Kota Bandung.
Berbagai lapisan dinas yang terlibat dalam program Gotong Royong tersebut diantaranya Dinas Perdagangan dan Industri Kota Bandung (Disdagin), Dinas Kesehatan Kota Bandung (Dinkes), Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan Kota Bandung (Dinsosnangkis), dan Satpol PP Kota Bandung.
Dalam pengendalian kondisi di kala pandemi, berbagai dinas bekerja sama dalam aspek perekonomian, kesehatan, sosial juga keamanan Kota Bandung.
Kepala Dinas Perdagangan dan Insdustri, Elly Wasliah menyebutkan, pihak Disdagin turut berperan melakukan sejumlah program untuk memulihkan kondisi perekonomian di Kota Bandung.
“Kita mengadakan banyak program, di dalam wirausaha dan maupun sektor perdagangan yang dirasa akan banyak manfaatnya untuk memulihkan kondisi pandemi saat ini,” ungkapnya disaat menjadi narasumber dalam acara Bandung Menjawab di Taman Dewi Sartika Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Selasa (16/03).
Adapun program yang dicanangkan Disdagin yaitu memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha untuk memasarkan berbagai produk secara daring (online) melalui sistem di e-Commerce, sehingga diharapkan di tahun 2021 ini kebutuhan ekonomi di Kota Bandung tidak lagi terbilang minus tetapi mengalami peningkatan dan juga nilai plus.
Sedangkan dari Dinsosnangkis, memiliki program Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang diharapkan dapat mengendalikan dan membantu masyarakat yang kurang mampu di Kota Bandung.
“Tahun ini kita dalam penyebaran Covid-19 banyak yang berat dan tentunya kami dinas sosial khususnya diperintahkan oleh Pak Wali, Pak Wakil dan Pak Sekda yang paling penting dalam penanganan Covid ini yang penyebarannya cukup luas,” ucap Tono Rusdiantono, Kepala Dinsosnangkis Kota Bandung.
“Kita melakukan pendataan warga miskin melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteran Sosial, red) dan yang paling berat itu disamping menyusun APBD jadi kita juga harus mengususlkan terkait bansos kepada dewan yang terkait berapa jumlah yang dibutuhkannya,” tambahnya.
