Anģgota DPR RI Ledia Hanifa Cecar Pertanyaan Mendikbud Tentang Keterlambatan Dana Bos

BANDUNG – Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah memberikan tiga catatan penting terkait Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) kepada Mendikbud Nadiem Makarim dalam kegiatan rapat kerja.

Menurutnya, Mendikbut harus memberikan perhatian serius terhadap penyaluran dana BOS. Jangan sampai ada keterlambatan penyaluran ke sekolah-sekolah.

“Kalau terlambat itu akan menganggu operasional sekolah, tolong ini diperbaiki,” kata Ledia dalam keterangan rilisnya kepada redaksi Jabarekspres.com, Rabu, (11/3)

Ledia mengaku, pada setiap kunjungan ke sekolah, keluhan terkait keterlambatan dana BoS kerap kali terdengar. Padahal dana BOS ini menjadi salah satu andalan sekolah untuk membiayai kegiatan operasional sekolah termasuk penggajian guru honorer.

“Jadi tolong Mas Menteri bisa segera mengkondisikan agar pencairan dana BOS ini tidak lagi terlambat. Kasihan sekolah, apalagi swasta, yang di masa pandemi ini semakin kesulitan karena banyak orangtua juga terdampak pandemi hingga sulit membayar spp,” pinta Ledia kepada Nadiem Makarim secara langsung.

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Bandung-Cimahi ini menilai, pencairan dana BOS setiap catur wulan sebetulnya sudah memberatkan sekolah yang memiliki kebutuhan bulanan. Sehingga harus mencari dana talangan.

“Jadi ini, sudah berkali-kali  kami menerima curhatan dari sekolah yang mengaku harus pontang panting cari pinjaman dana kesana kemari untuk menutupi kebutuhan sekolah karena dana BOS belum cair,”ujar Ledia.

Lebih sedih lagi lanjutnya, beberapa sekolah mengaku, selain terlambat dana BOS, terkadang dana tidak cair penuh disatu waktu.

“Kadang hanya cair untuk dua bulan dulu baru kemudian cair lagi beberapa waktu kemudian,” cetusnya.

Selain itu, soal hak-hak tenaga kependidikan yang disebutkan dalam kebijakan Kemendikbud honornya boleh dibayarkan dari sisa dana BOS rasanya tidak adil. Padahal tugas mereka emban berat dan merupakan kegiatan rutin.

“Jadi penganggaran dari sisa dana BOS seakan menyepelekan beban kerja mereka padahal beban tugas mereka juga bukan perkara mudah,” ucapnya.

Lediq mencontohkan, tugas para operator sekolah, harus menginput  dan mengupdate data dapodik secara cermat. Karena itu selayaknya mereka juga diberikan honor yang layak, tepat waktu dan teranggarkan secara jelas.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan