Oleh karena itu, Asep menyebut mereka yang ngotot menggelar KLB bisa dipastikan merupakan gerombolan liar karena apa yang dilakukan di luar aturan minta yang sudah disahkan oleh negara.
“Mengapa jadi gerombolan liar? Karena ada problem mendasar lainnya yang menyangkut legitimasi penyelenggaranya. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipecat sebagai kader dari partai yang sah dan diakui negara, tapi malah merasa berhak menyelenggarakan KLB,” ujarnya.
Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat, Darmizal, mengatakan hingga saat ini sudah ada banyak nama yang rencananya akan menggantikan AHY.
Selain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Darmizal juga mengatakan ada nama lain yang muncul, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Ketum Partai Emas Hasnaeni. (antara)
