Capaian luar biasa ini ditandai dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) secara signifikan dari 1,89 persen pada Sensus Penduduk (SP) 2010 menjadi 1,11 persen pada SP 2020.
Capaian tersebut jauh lebih progressif dari nasional yang berhasil menurunkan LPP dari 1,49 menjadi 1,25 persen. “Ini merupakan kabar baik karena menjadi keberhasilan bagi kita. Komposisi penduduk usia produktif juga sangat tinggi. Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa kita akan memasuki periode bonus demografi lebih awal. Saat ini sudah mulai berjalan. Karena itu, sekarang saatnya kita fokus pada peningkatan kualitas penduduk,” ungkap Hasto.
Menyinggung tugas baru sebagai lokomotif penanggulangan stunting di Indonesia, Hasto mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi yang lebih menekankan pada pendekatan hulu.
Bila sebelumnya upaya penanggulangan bersifat parsial dan reaktif, ke depan didesain sebagai pelayanan terpadu dan berkelanjutan. Hasto menegaskan, penanggulangan stunting tidak bisa dilakukan hanya di hilir. Butuh sentuhan holistik untuk menghindari stunting, dari hulu hingga hilir sekaligus.
Selama ini, sambung Hasto, penanganan stunting berlangsung sektoral dan berbasis kegiatan di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. Fokus jangkauan pelayanan terbatas (narrow targeting) pada anak stunting. Dalam paradigma ini, penanggulangan stunting lebih terkesan reaktif atau merespons masalah aktual.
Ke depan, paradigma yang dibangun adalah mendorong terjadinya percepatan atau akselerasi melalui lima kerangka.
Pertama, pelayanan terpadu dan berkelanjutan (one stop services). Kedua, menjangkau seluruh keluarga yang berpotensi maupun mengalami masalah anak stunting (universal approach) dan inklusif, meliputi sosial, ekonomi, maupun geografis. Ketiga, sistem dan program yang melembaga dan profesional. Keempat, mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Kelima, berdasarkan peraturan presiden (Perpres) atau instruksi presiden (Inpres). Lima poin tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma fundamental berupa platform percepatan dan pendekatan hulu, yaitu keluarga.
“Harus kita akui tren prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan pergerakan lambat, dengan rata-rata penurunan tahunan hanya 0,3 persen. Sampai 2019 lalu, prevalensi stunting di Indonesia masih 27,7 persen. Pada periode RPJMN 2020-2024 ini pemerintah menargetkan penurunan stunting menjadi 14 persen atau terjadi penurunan 2,5 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut memerlukan platform percepatan. Ini yang kemudian menjadi tugas BKKBN,” ungkap Hasto.
