Selepas Perang Dunia II Inggris kembali ke Myanmar. Gerakan politik Myanmar yang dipimpin U Aung San diajak berunding tentang kemerdekaan Myanmar. Sewaktu mengadakan sidang mempersiapkan kemerdekaan Myanmar, tiba-tiba segerombolan orang bersenjata masuk dan membunuh U Aung San. Ternyata gerombolan tersebut atas suruhan U Saw, sehingga U Saw akhirnya dihukum mati. U Aung San diganti U Nu dan pada tanggal 4 Januari 1948 kemerdekaan Myanmar diproklamasikan.
Peristiwa inilah yang memulai memanasnya dinamika politik di Myanmar, sehingga pada tahun 1962 Jenderal Ne Win melakukan kudeta dan menjalankan nasionalisme yang disebut netralitas yang ketat. Kebijakan tersebut pada dasarnya adalah diktator militer, dan Myanmar menjadi negeri yang tertutup. Ini adalah kudeta militer pertama yang terjadi di Myanmar.
Tahun 1988 Ne Win jatuh karena didemo oleh para mahasiswa, sehingga berlangsung pemerintahan sipil di bawah PM Maung Maung. Namun karena pemerintahan sipil tersebut tidak mampu mengatasi pemberontakan suku-suku seperti Karen, Mon, Chin, Kachin, Rohingya, akhirnya militer kembali merebut kekuasaan. Dan inilah kudeta militer kedua yang terjadi di Myanmar, dibawah kendali Jendral Than Swe sampai akhir tahun 2008.
Untuk menepis kesan otoriter, sekaligus meredam aksi demonstrasi yang terjadi tahun 1988 dan juga menanggapi surat terbuka yang disampaikan oleh Aung San Suu Kyi, tokoh demokratisasi Myanmar, maka pada tanggal 27 Mei 1990 diselenggarakan Pemilu. Aung San Suu Kyi dan tokoh pro demokrasi lainnya lalu membentuk sebuah partai yang bernama National League for Democracy (NLD). Hasilnya partai NLD memperoleh suara sebesar 80,82 persen dan menang mutlak atas partai State Law and Order Restoration Council (SLORC) pemerintah junta militer. Pemerintah junta militer mengabaikan hasil pemilu dan malah melakukan penahanan terhadap Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh pro demokrasi lainnya. Mereka dianggap sebagai pemberontak dan penyebab dari ketidakstabilan politik yang terjadi di Myanmar. Ini adalah kali ketiga militer merebut pemerintahan.
Setelah diperintah lebih dari 40 tahun oleh militer, pemerintah Myanmar akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk mulai menerapkan sistem demokrasi dalam negaranya melalui sebuah kebijakan yang bernama Seven Steps Roadmap to Discipline-Flourishing Democracy. Kebijakan ini merupakan salah satu program politik yang disampaikan oleh Perdana Menteri Khin Nyut pada pertemuan di gedung Pyithu Hluttaw pada tanggal 30 Agustus 2003.
