Rekomendasi ke sembilan, Fraksi PKS DPRD Jabar juga mengkritisi kosongnya jabatan kepala dinas kesehatan. Menurut Haru, Gubernur Jabar harus segera melakukan penunjukan langsung untuk jabatan tersebut. “Pemprov Jabar dalam hal ini gubernur, harus melakukan penunjukkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang definitif,” katanya.
Adapun rekomendasi terakhir, pihaknya meminta Pemprov Jabar melaksanakan program perlindungan masyarakat dari pandemi COVID-19 sesuai Perubahan Peraturan Daerah (Perda) No. 13/2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
“Saya berharap, perda ini bukan hanya bicara soal sanksi bagi masyarakat yang tidak disiplin, melainkan menjadi bagian instrumen untuk menanggulangi COVID-19 secara lebih sistemik dan holistik,” katanya.
Lebih lanjut Haru mengatakan, pihaknya menilai, langkah yang diambil Pemprov Jabar dalam penanganan pandemi COVID-19 sudah cukup baik. “Kami mengeluarkan rekomendasi bagi Pemprov Jabar, agar dalam mengambil kebijakan dalam situasi pandemi, melihat secara utuh situasi di masyarakat saat ini,” ujar Haru.
Haru juga mengatakan, Fraksi PKS DPRD Jabar dan PKS Jabar memberikan apresiasinya kepada seluruh petugas medis yang telah menangani pasien COVID-19 dalam kurun waktu hampir satu tahun ini. “Tercatat, per 21 Januari kemarin, sebanyak 939.948 kasus positif COVID-19 di Indonesia dan 117.570 untuk wilayah Jawa Barat,” imbuh Haru.
Menurut Haru, langkah Pemprov Jabar yang berinisiatif membangun rumah sakit darurat COVID-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) di Kota Bandung juga patut diapresiasi.
“Sehingga, diharapkan, lonjakan kasus yang terjadi akan cepat tertangani. PKS juga sangat mendukung atas dijalankannya program vaksinasi COVID-19 yang dimulai Kamis (14/01) lalu,” katanya.
Haru juga menekankan, pihaknya mengimbau masyarakat, agar tak takut dan khawatir dengan program pemberian vaksin tersebut. “Kami mendukung vaksin untuk rakyat yang aman, terkendali dan halal,” tandas Haru. (bbs/tur)
