oleh

Emil Tuntut Keadilan Politik

Dia membandingkan pula Jawa Timur dengan penduduk hampir sekitar 38 juta jiwa, dan memiliki 38 kabupaten/kota.

Begitu pula dengan jumlah desa. Jawa Tengah, misalnya, dengan jumlah penduduk sekitar 34 juta jiwa  memiliki 8.000 desa. Sementara Jabar,   hanya punya 5.000 desa. “Dari situ saja, Jateng dapat dana desa Rp 8 triliun, sementara Jabar Rp 5 triliun,” ujarnya.

Begitu pula dana transfer pusat, lanjut Emil, karena alokasinya berdasarkan jumlah daerah maka selisih Jatim dan Jabar dalam lima tahun mencapai Rp 50 triliun.

Dia menegaskan, satu anak di Jatim dapat pembiayaan Rp 1 juta. Sementara di Jabar terpaksa hanya dapat Rp 600 ribu. “Sekali lagi ini soal keadilan politik bagi masyarakat Jabar. Saya sangat berharap kepada DPD sebagai wakil daerah dapat memperjuangkan keadilan politik tersebut,” ungkapnya.

Dia menambahkan kalau pemekaran daerah masih sulit, tolong ubah pola pendekatan fiskal. “Dengan tidak melihat jumlah daerah, tetapi jumlah penduduk,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, LaNyalla menyatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang juga Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, pada Desember lalu.

“Insyaallah hal ini juga akan saya sampaikan langsung kepada Presiden Jokowi dalam forum konsultasi bulan ini,” kata mantan Ketua Umum PSSI itu. Seperti diketahui, Provinsi Jabar telah menyiapkan secara matang pemekaran tiga daerah yaitu Sukabumi Utara, Bogor Barat dan Garut Selatan. Ketiga daerah baru tersebut disebut sudah siap dari sisi kemampuan fiskal sebagai daerah otonom.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga