BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat berkomitken pada 2021 kendaraan dinas beralih menggunakan mobil listrik.
Tujuannya, selain ramah lingkungan, mobil listrik juga dapat menghemat pengeluaran APBD Provinsi Jabar terkait belanja BBM (Bahan Bakar Minyak).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Walhi Jabar Meiki W Paendong menilai, kendaraan listrik masih kurang tepat jika arahannya untuk lingkungan hidup.
Sebab, kata dia, jika mobillistrik ini digalakan secara masal, pasokan listrik untuk Jawa-Bali diatas 50 persen berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara.
“Otomatiskan jejak ekologi dan karbo-nya masih ada. Jadi perumpaannya seperti itu. Masih kurang tepat menurut kami kalau arahannya terkait lingkungan hidup,” kata Meiki saat dihubungi di Bandung, Senin (11/1).
Kendati begitu, dia mengakui Pemprov Jabar sudah perhatian terhadap lingkungan hidup. Dengan mengkampanyekan mobil listrik untuk mengurangi penggunaan energi posil.
Namun, sambung dia, alangkah baiknya pihak provinsi pun berani melakukan transisi lain. Terutama dengan tidak lagi membangun atau memberikan izin-izin untuk pengembangan energi pembangkit listrik yang berasal dari posil. Salah satunya batu bara.
“Jadi kami berpikir masih belum full dan mengena lah. Karena mobil listrinya berasal dari PLTU batu bara yang berarti jejak ekologinya masih ada,” ucapnya.
“Tentunya juga diluar aspek lingkungan, perlu diperhatikan juga. Jadi maksudnya, mungkin untuk mengurangi energi posil yang berdampak lingkungan, tapi di sisi lain berasal dari PLTU batu bara,” imbuhnya.
Disamping itu, iapun menyoroti mobil listrik yang di pakai oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum. Sebab, merk mobil yang dipakainya merupakan satu grup dengan Kontraktor PLTU di Cirebon yang terlibat kasus suap dengan Mantan Bupati Sunjaya.
“Disatu sisi kami melihat merk yang dipakai itu satu grup dengan kontrak PLTU di Cirebon yang terlibat mantan bupati Sunjaya. Semakin banyak dong. Walaupun jejak karbon tapi yaitu sebenarnya kritik kami untuk publik dan pemerintah menaruh perhatian terhap isu lingkungan terutama dampak PLTU batu bara,” pungkas Meiki. (mg1/yan)
