Sebanyak 42 dari 2.838 pelaku perjalanan yang mengikuti rapid test antigen secara acak dinyatakan positif Covid-19. Mereka yang positif diharuskan mengunjungi unit kesehatan terdekat untuk melaksanakan pengetesan metode uji usap (swab test) PCR dan menjalani isolasi mandiri sampai hasil PCR keluar.
Selain pelaksanaan rapid test antigen, Satgas Penanganan Covid-19 Jabar memeriksa penerapan protokol kesehatan 3M di rest area Tol Cipali maupun Cipularang.
Emil melaporkan, sampai saat ini, Satgas memiliki sekitar 60.000 alat rapid test antigen. “Sekitar 20 ribu dari BNPB untuk melengkapi suplai rapid test antigen di Jabar. Kami bangga karena sudah ada produk dalam negeri buatan Unpad. Itu akan menjadi andalan kami dalam melengkapi pergeseran rapid test antibody ke rapid test antigen,” ucapnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar Daddy Rohanady menyebutkan ada dua isu paling menonjol dalam pembangunan Jawa Barat sepanjang tahun 2020. Yaitu Covid-19 dan utang.
Menurutnya, kedua isu tersebut sangat kuat mempengaruhi kebijakan anggaran yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar. Khususnya pada APBD Perubahan 2020.
“Dampak yang tidak kecil pula menghantui APBD murni 2021 dan setiap APBD berikutnya,” ucap Daddy saat dihubungi.
Politisi Gerindra itu mengatakan, APBD Jabar mengalami lima kali perubahan akibat refocusing segala program/kegiatan yang disertai realokasi anggaran.
Ia menilai, hal tersebut merupakan konsekuensi logis ketika pihak eksekutif (Gubernur Ridwan Kamil) mengalokasikan sekitar Rp 6 triliun lebih untuk penanganan masalah kesehatan dan jaring pengaman sosial (social safety net).
“Dana sebesar itu mau tidak mau pasti menggeser banyak pos belanja. Tidak heran kalau kemudian mayoritas organisasi perangkat daerah (OPD) terkena sinkronisasi, anggarannya ‘dikurud’. Rata-rata anggaran tersisa di bawah 30 persen,” katanya.
“Ternyata pada APBD perubahan 2020 fiscal gap kian lebar menganga. Pada saat seperti itu Pemerintah Pusat memunculkan penawaran utang (pinjaman) ke daerah yang terdampak sangat parah, termasuk Jabar,” imbuhnya.
Legislator dapil 12 itu menjelaskan, meskipun langkah-langkah yang ditempuh sebenarnya tidak mudah, Jabar akhirnya berutang.
“Itulah untuk pertama kalinya dalam sejarah Jabar berutang. Utang diberikan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), salah satu Badan Usaha Milik Negara,” jelasnya.
