BANDUNG – Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menanggapi permasalahan di 19 kecamatan yang tidak memiliki SMA dan SMK negeri maupun swasta.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Jawa Barat harus mengutamakan skala prioritas dalam pendidikan sehingga pembangunan pemerataan pendidikan dapat terlaksana.
“Yang penting itu ada skala prioritas. Misalkan dari 19 kecamatan yang tidak memiliki SMA dan SMK, kemudian dilihat kecamatan mana dulu yang amat sangat butuh sekolah,” kata Cecep di Bandung, Selasa (22/12).
“Mungkin selama ini perencanaan pendidikan berbasis data, tapi mengapa data kecamatan yang tidak ada sekolah tidak menjadi prioritas,” tambahnya.
Cecep menyebut bahwa seharusnya DPRD dan Bappeda Jabar melakukan pengecekkan data di Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar terkait pemetaan jumlah sekolah berdasarkan kecamatan.
Tak hanya itu, Cecep juga mempertanyakan mengapa pembangunan sekolah tidak menjadi prioritas dan kenapa baru diketahui 2020. Padahal, lanjut dia, alih kelola SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke Provinsi tahun sekitar 2016.
“Sudah beberapa tahun lalu, karena UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda mengatur soal pengelolaan manajemen pendidikan menengah dan khusus menjadi kewenangan Pemprov. Pertanyaan saya kenapa baru ketemu di 2020,” ucapnya.
Lebih jauh, Cecep menjelaskan, pemerintah harus membuat political will yang kemudian ada prioritas, dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Terkait anggaran, dia menilai, perencanaan anggaran akan disusun di Musrenbang untuk pembangunan sekolah. Jika, sambung Cecep, dana APBD terbatas, Provinsi masih punya dana CSAR yang bis dialihkan ke pendidikan.
“Jadi pentingnya skala prioritas, kalau tidak ya sampai kapan enggak akan dibangun. Ya, memang dalam kondisi pandemi bisa kita maklumi bersama. Tapi bukan berarti tidak ada prioritas, tetap harus ada prioritas,” jelasnya.
Cecep juga meminta Pemprov dan DPRD Jabar untuk membentuk tim khusus pendirian SMAdan SMK di beberapa kecamatan yang belum ada sekolah lewat Disdik Jabar.
“Tim itu nanti akan memprioritaskan kecamatan mana dulu ini yang akan dibangun tahun ini. Kalau tidak bisa setahun, ya 2 tahun atau 3 tahun,” ujarnya.
