19 Kecamatan di Jabar Tidak Ada SMA/SMA, Pengamat Pertanyakan Skala Prioritas

Editor:

BANDUNG – Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menanggapi permasalahan di 19 kecamatan yang tidak memiliki SMA dan SMK negeri maupun swasta.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Jawa Barat harus mengutamakan skala prioritas dalam pendidikan sehingga pembangunan pemerataan pendidikan dapat terlaksana.

“Yang penting itu ada skala prioritas. Misalkan dari 19 kecamatan yang tidak memiliki SMA dan SMK, kemudian dilihat kecamatan mana dulu yang amat sangat butuh sekolah,” kata Cecep di Bandung, Selasa (22/12).

“Mungkin selama ini perencanaan pendidikan berbasis data, tapi mengapa data kecamatan yang tidak ada sekolah tidak menjadi prioritas,” tambahnya.

Cecep menyebut bahwa seharusnya DPRD dan Bappeda Jabar melakukan pengecekkan data di Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar terkait pemetaan jumlah sekolah berdasarkan kecamatan.

Tak hanya itu, Cecep juga mempertanyakan mengapa pembangunan sekolah tidak menjadi prioritas dan kenapa baru diketahui 2020. Padahal, lanjut dia, alih kelola SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke Provinsi tahun sekitar 2016.

“Sudah beberapa tahun lalu, karena UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda mengatur soal pengelolaan manajemen pendidikan menengah dan khusus menjadi kewenangan Pemprov. Pertanyaan saya kenapa baru ketemu di 2020,” ucapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.