JAKARTA – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab diperiksa oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di DKI Jakarta.
Terkait pemeriksaan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan apresiasinya atas sikap kooperatif Rizieq Shihab terhadap kepolisian.
“Saya mengapresiasi tinkadan koperatif MRS yang akhirnya datang dan mau diperiksa oleh polisi meskipun agak telat. Saya yakin kalau terus koperatif seperti ini, maka proses hukum ke depannya juga akan berjalan lancar,” ujar Sahroni kepada wartawan, Sabtu (12/12).
Sahroni mengatakan jika Rizieq Shihab tetap kooperatif, maka berbagai asumsi yang muncul di masyarakat juga akan bisa diselesaikan hingga menghindari potensi konflik.
“Ini bagus karena bisa menghindari terjadinya konflik di masyarakat,” katanya.
Sahroni menuturkan, Komisi III DPR juga terus mengawal kasus ini. Sehingga polisi bisa memproses kasus ini dengan seterang-terangnya tanpa harus ada yang ditutup-tutupi.
“Kami juga di Komisi III berjanji akan terus mengawal kasus ini dan mengawal berbagai langkah kepolisian untuk menjamin bahwa proses hukum dilakukan seadil-adilnya, seterbuka mungkin, enggak ada yang namanya kriminalisasi, dan pokoknya ya sesuai UU saja,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka penghasutan dan kerumunan. Selain Rizieq, lima orang lainnya juga turut ditetapkan tersangka yakni, Ketua Panitia Haris Ubaidillah (HU), Sekretaris Panitia Ali Bin Alwi Alatas (A), Penanggung Jawab Maman Suryadi (MS), Penanggung Jawab Acara Shabri Lubis (SL), dan Kepala Seksi Acara Habib Idrus (HI).
Keenam tersangka itu sudah dilakukan pencekalan untuk bepergian ke luar negeri selama 20 hari. Surat permohonan pencekalan sendiri dilayangkan pada 7 Desember 2020.
Selain pelanggaran UU Karantina Kesehatan, Rizieq dijerat dengan Pasal 160 KUHP terkait penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan 216 KUHP. Sementara itu, kelima tersangka lainnya, dijerat Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018. (*)
