oleh

Pembubaran 10 Lembaga, Negara Bisa Hemat Rp227 Miliar Per Tahun

Pengintegrasian ini pun rencananya akan dilanjutkan tahun depan. Sasarannya, LNS yang dibuat melalui keputusan undang-undang. Pihaknya akan melakukan pengkajian secara detail mengenai efisiensi efektivitas keberadaan LNS lainnya.

”Akan kita coba kita ajukan ke DPR tahun depan. Kita akan konsultasi dulu dengan DPR,” katanya.

Tjahjo menekankan, upaya ini merupakan bagian dari pada pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan kelembagaan. Diharapkan, langkah ini dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah ataupun mempercepat proses pengambilan keputusan.

Dalam rangka penyederhanaan struktur birokrasi ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) setidaknya sudah menghapus 37 LNS sejak 2014 lalu. Dimulai dengan penghapusan 10 lembaga di tahun 2014. Kemudian,2 lembaga di 2015, 9 lembaga di 2016, 2 lembaga di 2017, dan 10 lembaga di 2020.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana KemenPANRB Rini Widyantini menjelaskan, meski dibubarkan, kesepuluh LNS tersebut tidak dihilangkan tugas dan fungsinya. Mereka diintegrasikan dengan kementerian/lembaga terkait. Dia mencontohkan, Dewan Riset Nasional dilebur ke dalam Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/BRIN.

Kemudian, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura (BPWS) yang diintegrasikan dengan dua kementerian terkait. Yakni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pengembangan wilayah, serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk urusan kepelabuhanan. ”Hal ini tentu saja dalam rangka keterpaduan integrasi dan koherensi kebijakan,” ungkapnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.