Pembubaran 10 Lembaga, Negara Bisa Hemat Rp227 Miliar Per Tahun

Kemudian, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura (BPWS) yang diintegrasikan dengan dua kementerian terkait. Yakni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pengembangan wilayah, serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk urusan kepelabuhanan. ”Hal ini tentu saja dalam rangka keterpaduan integrasi dan koherensi kebijakan,” ungkapnya.

Menurutnya, ada sejumlah alasan pengintegrasian LNS ini ke kementerian. Diantaranya, untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja, mewujudkan keterpaduan integrasi dan koherensi kebijakan, hingga mewujudkan efisiensi birokrasi dalam program pembangunan.

Diakuinya, dalam upaya reformasi birokrasi ini, pihaknya telah melakukan sejumlah kajian. Dan dari aspek anggaran, dampaknya tidak terlalu signifikan. Potensi penghematan pembubaran 10 lembaga ini hanya sekitar Rp 227 miliar per tahun.

”Tapi memang titik beratnya kepada bagaimana kita melakukan efisiensi di dalam kewenangan untuk masing-masing pemerintah,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut pembubaran ini, kata dia, MenPANRB sudah menyampaikan surat kepada seluruh menteri terkait yang akan mendapatkan limpahan kewenangan dari masing-masing LNS tersebut. Hal ini penting dilakukan mengingat pengalihan ini berkaitan juga dengan urusan sumber daya manusia, anggaran, dokumentasi atau masalah kearsipan, serta masalah aset.

Disinggung soal jumlah aparatur sipil Negara (ASN) yang terdampak, Rini tak menjawab pasti. Dia hanya mengatakan, bahwa jumlahnya tidak banyak. Sebab LNS kebanyakan diisi pegawai yang bersifat kontrak. ”Paling ada beberapa terutama mungkin di badan di BPWS yang mengelola wilayah Suramadu,” pungkasnya.(jpc)

Tinggalkan Balasan