Pemprov Jabar Akan Lakukan Tes Swab Kepada Masyarakat yang Daerahnya Gelar Pemilu

BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) berencana untuk melakukan pengetesan kepada masyarakat yang akan menyalurkan hak suaranya di pilkada 11 Desember nanti. Pengetesan tersebut, diusulakan saat rapat evaluasi mingguan Satgas Covid-19 Jabar di Mapolda tadi siang.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyebutkan terdapat tujuh daerah yang berstatus resiko tinggi. Tiga daerah yang melaksanakan pilkada. Antara lain Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Karawarang.

Beberapa daerah yang akan melaksanakan pilkada, ucap Uu, berdasarkan rapat evaluasi satgas, ada beberapa masukan. Karena dikhawatirkan Pilkada akan adanya klaster baru atau daerah menjadi resiko tinggi.

“Karena juga 3 Kabupaten akan melaksanakan Pilkada masuk zona merah. Maka ada masukan yaitu adanya test bagi mereka yang ingin melaksanakan pencoblosan,” kata Uu di Mapolda Jabar, Senin (30/11).

“Waktu sekarang tinggal 11 hari lagi, tetapi kami belum bisa memutuskan. Karena ini harus dikaji secara ilmiah. Karena sebuah keputusan provinsi Jabar tidak lepas dari kajian ilmiah. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, barusan yang disampaikan sebagai masukan. Mudah-mudahan minggu yang akan datang, sebelum hari pelaksanaan biasa ada keputusan.

“Apakah yang berangkat ke TPS untuk menyalurakan hak pilihnya di tes atau tidak, yang ditesnya daerah yang beresilo tinggi yaitu usia 40 tahun keatas,” katanya.

Karena hasil pemantauan, ungkap Uu, yang terkenaa terhadap virus biasanya yang diatas 40 tahun.

“Tetapi yang menjadi pembericaraan barusan (evaluasi mingguan) ada beberapa yang sedang melaksanakan Pilkada hari ini masuk pada resiko tinggi.

“Penyebaran atau reproduksi kita masih tetap dibawah satu, yaitu 10,72. Artinya bisa disebut penyebaran kita masih tetap terkendali,” katanya.

Beberapa daerah yang akan melaksanakan pilkada, ucap Uu, berdasarkan rapat evaluasi satgas, ada beberapa masukan. Karena dikhawatirkan Pilkada akan adanya klaster baru atau daerah menjadi resiko tinggi.

“Karena juga 3 Kabupaten akan melaksanakan Pilkada masuk zona merah. Maka ada masukan yaitu adanya test bagi mereka yang ingin melaksanakan pencoblosan.

“Waktu sekarang tinggal 11 hari lagi, tetapi kami belum bisa memutuskan. Karena ini harus dikaji secara ilmiah. Karena sebuah keputusan provinsi Jabar tidak lepas dari kajian ilmiah. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan