Wacana Pemekaran Lembang Masih Jadi Pro dan Kontra di Masyarakat

LEMBANG – Rencana pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) di Jawa Barat, termasuk Kota Lembang yang saat ini masih berupa kecamatan di Kabupaten Bandung Barat terus mengemuka dan memunculkan pro kontra di kalangan masyarakat.

Kepala Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, KBB, Asep ‘Kobra’ Wahono. Pria yang karib disapa Kobra itu kurang setuju jika Lembang menjadi CDOB Kota Lembang.

“Kalau menjadi Kota Lembang, khawatirkan kultur pedesaan akan terkikis. Misalnya budaya gotong royong, guyub satu sama lain pasti akan berubah,” kata Asep Kobra, Sabtu,(7/11)

Selain itu tradisi demokrasi sejak dari tingkat paling bawah yakni Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) akan tergantikan oleh kelurahan yang kental akan nuansa birokrat.

“Nanti Pilkades juga akan hilang, karena sebetulnya itu kan bentuk demokrasi paling bawah. Kepala Desa itu bekerja buat rakyat, setiap ada yang meninggal kita harus datang, pola komunikasi dengan warga juga sangat dekat. Kalau lurah, kan birokrat, akan kaku karena dia PNS,” bebernya.

Kendati demikian, apapun keputusannya ia akan mendukung yang terbaik untuk kemajuan Lembang. “Terlepas setuju atau tidak, apapun hasilnya nanti mau DOB Kota Lembang atau tetap seperti sekarang ya harus didukung,” terangnya.

Sementara itu, masyarakat Lembang yang tergabung dalam Relawan Peduli Lingkungan (RPL) menyinggung jika rencana CDOB Kota Lembang rentan jadi bancakan sejumlah pihak yang memiliki kepentingan di balik wacana pemekaran daerah tersebut.

“Kalau warga Lembang apapun yang akan dilakukan terserah, asal Lembang tetap kondusif. Soal DOB Kota Lembang, jangan sampai malah jadi ajang berebut kekuasaan dan celah untuk melakukan korupsi oleh sekelompok orang,” ungkap seorang anggota RPL sekaligus warga Lembang, Asep Koswara.

Menurut Asep, warga Lembang lebih mementingkan bagaimana kesejahteraan mereka terjamin ketimbang memusingkan rencana pemekaran. Sebab tak semua warga Lembang bakal dilibatkan dalam proses pemekaran dan pemisahan Lembang dari kabupaten induk.

“Kita yang penting sejahtera, karena mau kota atau kabupaten selama terjamin dari segi kesejahteraan pasti mendukung. Tapi kalau tidak, ya percuma. Artinya warga Lembang hanya dijadikan objek mencapai satu tujuan sekelompok orang di balik rencana ini,” katanya. (mg6/yan)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan