Beruntung, saat amukan terjadi sang sopir berhasil menyelamatkan diri dan tidak mengalami cedera. Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian.
Setelah barikade kepolisian berhasil memukul mundur para masa aksi ke arah Gedung Sate dan Jalan Trunojoyo dan kondisi Gedung DPRD aman, para pegawai DPRD Jabar langsung membersihkan area sekitar.
Ketika susah sepi, Petugas kebersihan, security dan pegawai DPRD Jabar langsung membersihkan lingkungan di Gedung DPRD Jabar meski aksi unjuk rasa belum sepenuhnya berakhir.
Baca Juga:Panwas Miliki Fungsi Pengawasan Terbuka dan TertutupAtalia Praratya Jabat Ketua Kwarda Pramuka Jabar
Salah satu petugas kebersihan mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan supaya lingkungan DPRD Jabar tetap bersih.
“Memang harus gini, jadi biar kelihatan bersih,” kata AE, sebut saja Arman.
Terlihat, para petugas pembersihkan benda-benda yang digunakan masa aksi seperti batu, kayu, beton, ban, asbes seng, bekas gas air mata, botol bom molotov dan lain sebagainya.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Muradi menilai partai yang menolak dan pro terhadap pengesahan Omnibus Law tak akan berdampak signifikan atau pengaruhi pada suara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
“Ya lihat konteks nya. Menurut saya sih Pilkada lebih ke personal, lebih ke individu. Efeknya ada. Namun tidak signifikan. Sebab, Pilkada lebih kepada figur,” ucap Prof Muradi saat dihubungi di Bandung, Rabu (7/10).
Menurutnya, pro-kontra tentang pengesahan tersebut tidak seperti Pemilihan Umum Presiden Indonesia (Pilpres) atau pun Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang bakal berdampak signifikan pada partai tersebut.
“Memang Pilkada menjadi satu rangkaian dari partai tersebut. Namun, hanya sebagai pengusung dan pendukung. Biasanya yang bekerja lebih efektif ya tim dari Calkada itu sendiri,” imbuhnya.
Baca Juga:Insentif Pajak Dorong Tingkatkan PAD Pemkot Bandung Lanjutkan AKB Diperketat
Sementara partai yang menolak, kata dia, seperti Demokrat dan PKS, secara teoritik kedua partai tersebut tidak akan mendapat apresiasi langsung dari publik. Meskipun, ucap dia, sudah menolak dan terlihat pro-masyarakat.
“Dia akan dilihat konsistensinya juga. Katakanlah jika targetnya pilkada maka dia akan dilihat apakah bisa memanfaatkan momentum itu atau tidak untuk pemenangannya,” kata dia.