Aksi Mahasiswa Bandung ‘Memancing Kepedulian Pemerintah’ di Depan Gedung Sate Hari Ini, Soal Apa? 

JABAR EKSPRES  – Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) berencana melakukan aksi di depan Gedung Sate, pada Kamis (2/11) siang nant. Pihaknya menuntut pemerintah untuk segera selesaikan ‘pekerjaan rumah’ (PR) yang masih banyak.

Gerakan mahasiswa yang berasal dari sejumlah kampus se-Bandung Raya ini, bakal memulai aksi pada pukul 14.00 WIB sampai selesai. Diketahui, unjuk rasa ini merupakan yang kedua kalinya, setelah beberapa waktu membawa tuntutan yang serupa.

Perwakilan PRMB, Hafidz Hudanul menyampaikan, tema aksi kali ini adalah ‘Memancing Kepedulian Pemerintah’. Hal tersebut masih berkaitan dan tindaklanjut dari aksi sebelumnya, yakni ‘Sembilan Catatan Titik Hitam Dalam Sembilan Tahun Rezim Jokowi’.

BACA JUGA: 22.000 Rumah di Jabar Hidup Tanpa Listrik, BPBL Diklaim Mampu Mengatasinya

“Akan diadakannya Aksi Parlemen Jalanan. Mengundang seluruh elemen dan individu yang tergerak untuk berikan sebuah peringatan, kepada pemangku kekuasaan bahwa masyarakat tidak diam,” tulis pesan yang diterima Jabarekspres, Kamis (2/11).

Berdasarkan informasi yang diterima Jabarekspres itu, aksi pada nanti siang tidak hanya menyoal orasi dan pembacaan tuntutan dari massa. Melainkan akan ada aksi teatrikal simbolis kegagalan dan peringatan.

Sementara itu, tuntutan pada aksi sebelumnya yang masih berkaitan dengan unjuk rasa hari ini, diantaranya menyoal kegagalan kinerja Presiden Jokowi selama sembilan menjabat dan berkuasa.

Pihaknya merinci bahwa ada sembilan permasalahan multi sektor yang berakibat besar terhadap masyarakat. Pertama, permasalahan ekonomi yang diperparah Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, permasalahan sistem pendidikan.

Lalu, ketiga, permasalahan penanganan hak asasi manusia yang belum terselesaikan. Keempat, represifitas aparat pemerintah dalam menjalankan tugas. Kelima, permasalahan lingkungan yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja.

Selanjutnya keenam, konflik agraria dan masalah sengketa tanah di masyarakat. Ketujuh, kebebasan berdemokrasi di Indonesia yang masih rentan. Kedelapan, masalah pelayanan publik. Kesembilan, terkait reformasi hukum Indonesia. (zar)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan