BANDUNG – Politisi asal Fraksi PKS DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya meminta Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk mengusut tuntas temuan dugaan pungli dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang seharusnya disalurkan ke pesantren dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT).
Pungli tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai koordinator di Kabupaten Garut.
Dirinya mengaku sangat terenyuh dan kaget ketika mendengar kabar dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab tersebut. Pasalnya, dana tersebut merupakan dana untuk pesantren dan telah diketahui dunia pendidikan sangat terpukul dengan kondisi pandemi Covid-19.
“Kok hari gini masih ada langkah-langkah yang sangat merugikan masyarakat (pungli untuk pesantren dan MDT,” ujar Gus Ahad, sapaan akrabnya, Senin (5/10).
Menurutnya, dana tersebut sangat dibutuhkan pihak pesantren serta setelah sekian lama santri libur dan mulai masuk kembali. Lalu ia menyayangkan dugaan dana pungli tersebut adalah dana institusi pendidikan, dalam hal tersebut Kementerian Agama (Kemenag).
“Sangat menyakitkan hati, saya sebagai wakil rakyat meminta Pemerintah Jabar dalam hal ini Tim Saber Pungli supaya mendalami dan memberikan langkah tegas untuk membuat jera para oknum,” tuturnya.
Lebih lanjut, kejadian serupa sudah sering terjadi dan terasa menjengkelkan bahkan lebih dekat dengan memuakkan. Kejadian tersebut bukan modus baru dalam hal penyaluran dana dan gejalanya semacam penyakit kambuhan. “Memang harus ada langkah yang lebih tegas,” terangnya.
Ia berharap kasus tersebut dilakukan penanganan yang lebih ekstra dan jangan sampai ditutup kemudian hilang dari peredaran beritanya. Kalau tidak segera ditangani dengan cepat dan baik kemungkinan tahun depan akan terulang kembali kasus-kasus serupa yang mungkin dengan modus baru. “Secara moral sangat-sangat tidak pantas,” pungkasnya. (bbs/drx)
