Pupuk Bersubsidi Hilang Petani Kabupaten Bandung Kebingungan

SOREANG – Kebutuhan pupuk untuk para petani di Kabupaten Bandung kurang lebih sekitar 300 ribu ton pertahun. Akan tetapi pada kenyataannya terjadi pengurangan kuota pupuk untuk wilayah Jawa Barat.

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Indonesia (KTNA) Kabupaten Bandung Nono Sambas mengatakan, saat ini tanaman padi yang sudah berusia sekitar 40 hari tengah membutuhkan pemupukan. Namun, keberadaan pupuk bersubsidi sulit didapatkan.

’’Kelangkaan ini terjadi akibat adanya pengurangan jatah atau kuota pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Sehingga, meski distribusi pupuk sudah lebih dari 90 persen, tetapi kebutuhan petani belum terpenuhi,’’kata dia kepada wartawan, Rabu, (30/9).

Dia mengatakan, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi syaratnya harus punya kartu Tani dan tergabung dalam kelompok tani yang sudah terdaftar. Tapi anehnya sosialisasi mengenai kartu tani masih kurang.

’’Mungkin yah hanya sebagian petani saja yang punya kartu itu,” kata Nono.

Dia menuturkan, pupuk urea bersubsidi di kios- kios resmi sulit didapat. Hal ini membuat mereka kesulitan, karena tanaman padi yang belum lama ini ditaman harus segera dipupuk.

“Kalau soal harga masih normal karena kan ada Harga Eceran Tertinggi (HET) kalau lebih dari itu bisa ditangkap penjualnya. Tapi pupuknya enggak ada, kekurangan ini sudah kami rasakan sekali dua bulan terakhir ini,” jelasnya.

“Kalau soal jumlah pastinya silakan tanya ke dinas terkait. Tapi yang pasti memang ada pengurangan kuota pupuk oleh pemerintah secara nasional,” tambah dia.

Seharusnya, kata Nono, meskipun saat ini pandemi virus corona tak kunjung usai. Namun sektor pertanian tetap harus mendapatkan prioritas. Sebab, pertanian terutama pangan, adalah salah satu pertahanan penting dalam sebuah negara.

“Dalam situasi perang sekalipun, yang namanya pertanian itu harus tetap prioritas. Kalau enggak ada yang nanam padi kita semua mau makan apa. Itu artinya, meskipun saat ini kita sedang menghadapi virus corona tapi kalau pertanian enggak boleh diabaikan tetap harus diutamakan. Kalau sekarang kan malah dikurangi jatah pupuknya,” terangnya.

Lebih lanjut lagi, Nono menerangkan, para petani ini tidak perlu disuruh suruh untuk menanam padi. Karena memang sudah menjadi tanggungjawab dan kewajibannya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan