CIANJUR – Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (Gembok) Cianjur, geruduk Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, di Jalan KH Abdullah bin Nuh, kemarin (10/9). Kedatangan massa Gembok tersebut menuntut agar mengusut tuntas keberadaan e-Warung abal-abal.
Koordinator aksi Tirta Jaya Pragusta atau yang biasa disapa Akew mengatakan, setelah beberapa kali melakukan aksi ke pendopo kini ia bersama massa ingin mencari kepastian dari anggota DPRD Kabupaten Cianjur.
“Tuntutannya sebenarnya sama, kami dari Gembok Cianjur ingin segera adanya pengusutan tuntas keberadaan e-Warong abal-abal,” katanya.
Hingga saat ini pihaknya merasa hanya diberikan janji-janji semata. Atau ketika ada temuan e-Warong yang bermasalah Dinas hanya akan mengevaluasi saja tidak memberikan teguran atau sanksi tegas terhadap e-Warong abal-abal.
“Bila perlu keberadaan e-Warong abal-abal ini jangan hanya dievaluasi saja, tapi berikan sanksi tegas,” ujarnya.
Menurutnya, tak hanya e-Warong abal-abal saja, akan tetapi harga komoditi item bantuan sembako ini juga harus diperjelas atau transparan.
“Yang jadi permasalahan, saya melihat harga dari per item pada bantuan sembako (BNPT) diduga di mark-up,” paparnya.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur Sahli Saidi mengatakan, kedatangan para aktivis yang tergabung di Gembok Cianjur ini sudah ia terima aspirasinya.
“Semua aspirasi dari teman-teman Gembok sudah kita tampung, dan selain itu saya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada teman-teman Gembok yang secara tidak langsung memberikan informasi-informasi tentang pengelolaan BPNT,” kata Sahli.
Sahli mengatakan, beberapa tuntutan yang disampaikan Gembok Cianjur diantaranya, coret keberadaan e-Warong abal-abal, dan hapus forum e-Warong yang diberikan SK oleh bupati.
“Pada intinya hayo kita sama-sama menuju lokasi e-Warong tersebut, bila perlu kita coret langsung. Selain itu, keberadaan forum e-Warong pun akan kita pertanyakan ke Dinas Sosial seperti apa,” tandasnya.(yis/sri)
