Abdullah juga mengimbau agar semua pihak tidak merusak serta menciderai iklim demokrasi dengan money politik.
Termasuk juga melibatkan birokrasi untuk pemenangan dan program yang populis di tengah pandemi Korona. Abdullah menyebutkan contoh Bansos yang sifatnya transaksional dalam menarik dukungan.
“Jangan sampai program-program populis pemerintah digunakan untuk membangun pemenangan. Di Jabar ada 28 jenis pelanggaran yang sedang dalam proses, seperti isu netralitas ASN sangat mendominasi, keterlibatan Kades dan perangkatnya juga pelanggaran administrasi,” katanya. (bbs/tur)