oleh

36 Klub Internal Persib Protes Merasa Tidak Lagi Diakomodir

BANDUNG – Polemik antara 36 Persatuan Sepak bola (PS) dengan manajeman Persib Bandung yaitu PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) kembali memanas. Hal ini terjadi karena PT PBB dituding tidak lagi mengakomodir para pemain yang bernaung di PS untuk bermain di Persib Bandung.

Sebelumnya 36 PS diketahui menjadi pemasok pemain-pemain muda untuk tim senior Persib. Namun, ketika Persib sudah dikelola oleh PT PBB kebutuhan pemain kebutuhan pemain didapatkan membeli klub lain secara profesional.

Pengamat sepak bola sekaligus pemerhati Persib Bandung, Eko Noer Kristiyanto atau yang akrab disapa Eko Maung menilai, perubahan manajeman Persib Bandung ke badan perseroan hingga berdampak pola memenuhi kebutuhan pemain menjadi profesional merupakan hal wajar.

“Intinya ini kan sepak bola modern, akan berkaitan dengan yang namanya subyek hukum, hal hal yang secara yuridis, legal itu harus jelas. Jadi sudah bener memang klub sepak bola profesional itu berbadan PT kaya sekarang,” ujar Eko Maung kepada wartawan Rabu, (12/8).

Kendati begitu, Persib Bandung tetap tidak boleh melepaskan sisi historis dan emosional kontribusi dari 36  PS yang sejak dulu bernaung di Persib. Sebab jika diakomodir bisa menguntungkan manajemen.

” jadi jika dikelola dengan legalitas yang adil dan batasan yang jelas antara Persib Bandung dengan 36 PS,” ujarnya.

Eko Maung menilai, semodern apapun klub sepak bola keberadaan klub-kljb binaan harus melekat. Bahkan jika dikelola dengan baik akan mengubtubgkan.

“Nah masalahnya ini ikatan emosional, sejauh apapun bisa mempengaruhi klub profesional, jadi kalau misalkan Persibnya kalah jelek boleh pada marah, protes, tapi kalau sampai mengendalikan arah kebijakan klub ya nggak bisa, karena yang nentuin kan direksi, komisaris sesuai aturan,” tegasnya.

Konflik antara manajeman Persib dengan 36 PS mulau mencuat diduga ada beberapa kelompok yang mengambil keuntungan di situasi tersebut.

“Nah yang terjadi sekarang ini sebetulnya klub (PS) ini kan kaya dianggap, nah ini juga banyak yang miss juga, misalnya pembinaan nggak diperhatikan tapi pada kenyataannya ada juga yang mengatakan (holding) itu ngasih kontribusi buat klub – klub, berarti bukan menyepelekan,” katanya.

Eko mengungkapkan ada pihak yang mengklaim kondisi 36 PS ini. Tapi ketika kontribusi nggak sesuai harapan dijadikan persoalan. Namun, ada juga yang mengatakan itu sudah clear jadi beberapa tahun kemarin sepakat dengan konsep seperti ini.

Eko menuturkan, harus ada duduk bersama antara 36 PS dengan lima pimpinan PT. PBB. Lima orang ini di antaranya Zaenuri Hasyim, Kuswara S Taryono, Umuh Muchtar, Iwan D Hanafi dan Yoyo S Adiredja.

Baca Juga:  Ridwan Kamil Sebut 100 Ribu Ladang Migas Marginal Tak Dimanfaatkan Pertamina

“Artinya yang salah juga sebetulnya klub – klub (36 PS) ini, ini masalah mentalitas juga, jadi makannya harus jelas dulu siapa orang – orang yang waktu itu berhadapan dengan lima orang ini,” katanya.

“Jadi jangan sampai dulu iya, tapi sekarang ribut, harus clear. Isu ini naik banget, kalau misalnya klub klub ini sudah sepakat nah siapa aja orang yang ngomongnya karena kenyataannya ada yang menggugat, ini curiganya ada beberapa orang yang mewakili atas nama klub klub PS. Kenapa ini sebetulnya jadi urusan publik? inimah urusan privat tapi kenapa jadi urusan publik karena ini tentang persib jadi interesnya banyak karena ada historis ikatan emosial jadi seakan akan domainnya publik,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Muhammad Farhan menilai perlu ada duduk bersama dalam menuntaskan masalah ini. Diketahui Farhan memiliki rekam jejak karir di manajeman Persib Bandung sejak 2009 hingga 2015.

“Memang sejak saya bertugas di PT. PBB dari 2009 sampai 2015, dalam akta perusahaan hanya disebutkan 70 persen saham dimiliki oleh konsorsium dan 30 persen saham dikuasai oleh lima tokoh tersebut. Tidak pernah disebut dalam akta perusahaan, bahwa lima tokoh ini adalah perwakilan 36 PS anggota Persib,” katanya.

“Maka ketika bulan Agustus 2012 36 PS membentuk PT. Persib 1933, kami bicara untuk rekonsiliasi sesuai amanat Wali Kota Dada Rosada. Dicapainya kesepakatan bahwa PT. PBB menggelar kejuaraan kelompok usia untuk merekrut pemain muda yang akan dimasukan ke Diklat Persib, Pak Yoyo tahu persis akan hal ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengcab PSSI Kota Bandung Dada Rosada meminta pihak PT Persib 1933 untuk mempertegas rekomendasi 36 persatuan sepak bola (PS) yang menginginkan penegasan status kepemilikan saham di Persib Bandung.

“Saya menyambut baik rencana tersebut. Untuk itu, saya sarankan agar rekomendasi dari 36 klub tersebut diaktanotariskan agar legal.

Begitu juga dengan rencana kepemilikan saham itu, pelajari dasar hukumnya supaya tuntutannya tidak mentah,” kata Dada Rosada ketika menerima perwakilan dari PT Persib 1933 di Pendopo Wali Kota Bandung, Selasa 14 Agustus 2012.

Menurutnya, kekhawatiran mengenai Persib akan keluar dari Kota Bandung kemungkinan tidak akan terjadi. Pasalnya, dasar hukum pembentukan PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) sudah menegaskan bahwa nama harus Persib dan harus berdomisili di Bandung. (bbs/yan)

Klub Internal Persib Protes Merasa Tidak Lagi Diakomodir

Baca Juga:  Bakal Ditindak, Warga Jatinangor yang Maksa Lakukan Takbir Keliling

BANDUNG – Polemik antara 36 Persatuan Sepak bola (PS) dengan manajeman Persib Bandung yaitu PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) kembali memanas. Hal ini terjadi karena PT PBB dituding tidak lagi mengakomodir para pemain yang bernaung di PS untuk bermain di Persib Bandung.

Sebelumnya 36 PS diketahui menjadi pemasok pemain-pemain.muda untuk tim senior Persib. Namun, ketika Persib sudah dikelola oleh PT PBB kebutuhan pemain kebutuhan pemain didapatkan membeli klub lain secara profesional.

Pengamat sepak bola sekaligus pemerhati Persib Bandung, Eko Noer Kristiyanto atau yang akrab disapa Eko Maung menilai, perubahan manajeman Persib Bandung ke badan perseroan hingga berdampak pola memenuhi kebutuhan pemain menjadi profesional merupakan hal wajar.

“Intinya ini kan sepak bola modern, akan berkaitan dengan yang namanya subyek hukum, hal hal yang secara yuridis, legal itu harus jelas. Jadi sudah bener memang klub sepak bola profesional itu berbadan PT kaya sekarang,” ujar Eko Maung kepada wartawan Rabu, (12/8).

Kendati begitu, Persib Bandung tetap tidak boleh melepaskan sisi historis dan emosional kontribusi dari 36  PS yang sejak dulu bernaung di Persib. Sebab jika diakomodir bisa menguntungkan manajemen.

” jadi jika dikelola dengan legalitas yang adil dan batasan yang jelas antara Persib Bandung dengan 36 PS,” ujarnya.

Eko Maung menilai, semodern apapun klub sepak bola keberadaan klub-kljb binaan harus melekat. Bahkan jika dikelola dengan baik akan mengubtubgkan.

“Nah masalahnya ini ikatan emosional, sejauh apapun bisa mempengaruhi klub profesional, jadi kalau misalkan Persibnya kalah jelek boleh pada marah, protes, tapi kalau sampai mengendalikan arah kebijakan klub ya nggak bisa, karena yang nentuin kan direksi, komisaris sesuai aturan,” tegasnya.

Konflik antara manajeman Persib dengan 36 PS mulau mencuat diduga ada beberapa kelompok yang mengambil keuntungan di situasi tersebut.

“Nah yang terjadi sekarang ini sebetulnya klub (PS) ini kan kaya dianggap, nah ini juga banyak yang miss juga, misalnya pembinaan nggak diperhatikan tapi pada kenyataannya ada juga yang mengatakan (holding) itu ngasih kontribusi buat klub – klub, berarti bukan menyepelekan,” katanya.

Eko mengungkapkan ada pihak yang mengklaim kondisi 36 PS ini. Tapi ketika kontribusi nggak sesuai harapan dijadikan persoalan. Namun, ada juga yang mengatakan itu sudah clear jadi beberapa tahun kemarin sepakat dengan konsep seperti ini.

Eko menuturkan, harus ada duduk bersama antara 36 PS dengan lima pimpinan PT. PBB. Lima orang ini di antaranya Zaenuri Hasyim, Kuswara S Taryono, Umuh Muchtar, Iwan D Hanafi dan Yoyo S Adiredja.

Baca Juga:  Kena Kutuk Setelah Menikah 360 Kali? Ini Sinopsis Wedding Proposal, Ada Arya Saloka Juga

“Artinya yang salah juga sebetulnya klub – klub (36 PS) ini, ini masalah mentalitas juga, jadi makannya harus jelas dulu siapa orang – orang yang waktu itu berhadapan dengan lima orang ini,” katanya.

“Jadi jangan sampai dulu iya, tapi sekarang ribut, harus clear. Isu ini naik banget, kalau misalnya klub klub ini sudah sepakat nah siapa aja orang yang ngomongnya karena kenyataannya ada yang menggugat, ini curiganya ada beberapa orang yang mewakili atas nama klub klub PS. Kenapa ini sebetulnya jadi urusan publik? inimah urusan privat tapi kenapa jadi urusan publik karena ini tentang persib jadi interesnya banyak karena ada historis ikatan emosial jadi seakan akan domainnya publik,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Muhammad Farhan menilai perlu ada duduk bersama dalam menuntaskan masalah ini. Diketahui Farhan memiliki rekam jejak karir di manajeman Persib Bandung sejak 2009 hingga 2015.

“Memang sejak saya bertugas di PT. PBB dari 2009 sampai 2015, dalam akta perusahaan hanya disebutkan 70 persen saham dimiliki oleh konsorsium dan 30 persen saham dikuasai oleh lima tokoh tersebut. Tidak pernah disebut dalam akta perusahaan, bahwa lima tokoh ini adalah perwakilan 36 PS anggota Persib,” katanya.

“Maka ketika bulan Agustus 2012 36 PS membentuk PT. Persib 1933, kami bicara untuk rekonsiliasi sesuai amanat Wali Kota Dada Rosada. Dicapainya kesepakatan bahwa PT. PBB menggelar kejuaraan kelompok usia untuk merekrut pemain muda yang akan dimasukan ke Diklat Persib, Pak Yoyo tahu persis akan hal ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengcab PSSI Kota Bandung Dada Rosada meminta pihak PT Persib 1933 untuk mempertegas rekomendasi 36 persatuan sepak bola (PS) yang menginginkan penegasan status kepemilikan saham di Persib Bandung.

“Saya menyambut baik rencana tersebut. Untuk itu, saya sarankan agar rekomendasi dari 36 klub tersebut diaktanotariskan agar legal.

Begitu juga dengan rencana kepemilikan saham itu, pelajari dasar hukumnya supaya tuntutannya tidak mentah,” kata Dada Rosada ketika menerima perwakilan dari PT Persib 1933 di Pendopo Wali Kota Bandung, Selasa 14 Agustus 2012.

Menurutnya, kekhawatiran mengenai Persib akan keluar dari Kota Bandung kemungkinan tidak akan terjadi. Pasalnya, dasar hukum pembentukan PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) sudah menegaskan bahwa nama harus Persib dan harus berdomisili di Bandung. (bbs/yan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga