BANDUNG – Penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap II akan mulai pada 8 hingga 21 Juli. Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurachim.
Dudi menyebutkan, penyaluran bansos tahap II ini menyasar 1.392.407 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Tahap II ini data terakhir non DTKS berjumlah 1.392.407 KRTS,” kata Dudi baru-baru ini.
Sementara, untuk total besaran bantuan tetap sama yaitu sebesar Rp 500 ribu, dalam bentuk sembako Rp 350 ribu, dan uang tunai Rp 150 ribu. “Untuk nilai sama dengan bansos tahap I. Kita juga melakukan kerja sama dengan PT Bulog untuk menyuplai sembako, dan PT Pos untuk pengiriman barangnya,” katanya.
Terkait alur pendistribusiannya, kata dia, barang dari Bulog yang ada di setiap kabupaten akan dikirim ke PT Pos di tingkat kecamatan. Dari sana, PT Pos akan langsung menyalurkan bantuan ke masyarakat.
Namun ada yang berbeda untuk bantuan sembako pada tahap II ini. Yang semula paket sembako ada telur, nantinya telur diganti oleh susu UHT.
Digantinya telur dengan susu kata dia adalah karena pada penyaluran bansos tahap I banyak terjadi masalah, seperti telur yang pecah dan busuk.
“Karena expired (kadaluwarsa) banyak telur yang busuk, jadi disarankan oleh ahli gizi untuk diganti sama susu, karena proteinnya sama,” kata dia.
Selain itu, Pemprov Jabar juga menambahkan 5 pcs masker dalam paket bantuan sembako. Data penerima bansos sendiri bisa dilihat masyarakat melalui laman Pikobar dan aplikasi Solidaritas
Terpisah, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil bersama Forkopimda Jabar membagikan ribuan paket sembako di empat daerah, yakni Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar, Minggu (5/7/20).
“Kami melakukan bakti sosial sekaligus monitoring penanganan COVID-19 di empat daerah,” kata Kang Emil.
Kang Emil mengatakan, pandemi COVID-19 menghadirkan dua persoalan, yakni darurat kesehatan dan darurat ekonomi. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar mengalokasikan anggaran triliuan rupiah untuk menyelesaikan dua persoalan tersebut.
“COVID-19 bukan hanya darurat kesehatan, tapi juga darurat ekonomi. Sekarang, 2/3 warga Jabar membutuhkan bantuan,” katanya.
