Pandemi Tak Halangi Dewan Serap Aspirasi Warga

CIMAHI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi menegaskan, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat menjadi bagian penting. Salah satu cara untuk menyerap aspirasi masyarakat adalah dengan pelaksanaan reses yang rencananya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Zulkarnain usai gelaran Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Cimahi di DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Minggu (21/6).

Achmad Zulkarnain, Ketua DPRD Kota Cimahi

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

InsyaAlloh tanggal 24 dan 25 ini reses dengan adaptasi kebiasaan baru kita jalankan. Kita sudah tidak melaksanakan reses sidang pertama karena memang masih tinggi-tingginya Covid-19,” jelas pria yang kerap disapa Azul tersebut.

Jika reses yang rencananya digelar tanggal 24-25 Juni mendatang terlaksana, maka ini yang pertama kalinya dilakukan oleh para wakil rakyat periode 2019-2024 setelah pelaksanaan reses pada sidang pertama harus dibatalkan sebab wabah virus korona atau Covid-19.

Azul menegaskan reses menjadi bagian penting bagi DPRD Kota Cimahi sebab menjadi salah satu cara untuk menyerap aspirasi masyarakat yang telah memilih mereka menjadi seorang legislator.

Nantinya, aspirasi yang disampaikan masyarakat itu akan menjadi bagian yang diperjuangan para Anggota DPRD Kota Cimahi bersama Pemerintah Kota Cimahi, yang kemudian menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di Kota Cimahi.

”Reses penting, esensi reses harus terkejar karena itu akan diwujudkan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan,” tegas Azul tegas Achmad.

Sebab kondisi saat ini masih pandemi Covid-19, terang dia, pelaksanaan reses nanti tentunya akan disesuaikan dengan penerapan AKB atau disebut new normal dengan menerapkan protokol kesehatan. Ada berbagai cara reses yang akan dilakukan 45 wakil rakyat Kota Cimahi.

Seperti dengan cara menggunakan video conference atau secara virtual, ada yang dor to dor langsung ke rumah konstituen hingga pertemuan langsung dengan jumlah yang terbatas, dengan menerapkan protokol kesehatan.

”Ada yang tebatas, 10-20 orang sesuai edaran saja,” ucapnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan