BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diminta untuk melakukan evaluasi besar-besaran terkait standar prosedur protokol kesehatan Mitra 10 yang sampai saat ini menjadi klaster kasus positif Covid-19.
Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 DPRD Kota Bogor, Akmad Saeful Bakhri meminta bila Mitra 10 akan dibuka, harus dicek secara detail kesiapannya karena ini merupakan sektor yang dikecualikan dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Pantauan di lapangan, Mitra 10 masih tetap tutup dan hanya ada dua orang petugas keamanan yang berjaga di gerbang. Karena menjadi klaster yang terus bertambah, para pejalan kaki enggan melintas di depan supermarket bahan bangunan itu.
Baca Juga:Gun Gun Ketemu Petinggi Demokrat, Kriteria Apa yang Diajukan Sebagai Pendamping?Pandemi Tak Halangi Dewan Serap Aspirasi Warga
Untuk itu, dia meminta Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan audit K3 terhadap Mitra 10.
“Seharusnya ini sudah menjadi concern awal bagi siapapun yang ingin membuka kembali usahanya. Ini sudah menjadi contoh betapa bahayanya dibuka toko tanpa ada audit K3,” tutur Saeful dilansir inilah.com, Minggu (21/6).
Saeful yang juga anggota Komisi IV itu melanjutkan akan memanggil manajemen Mitra 10 guna memastikan apakah sudah menjalankan protokol kesehatan secara baik dan benar selama membuka tokonya beberapa waktu lalu.
“Karyawan yang terpapar juga harus mendapatkan kepastian penanganan kesehatan. Jangan sampai pihak pengelola malah lepas tangan. Kami akan panggil mereka,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Bogor, R. Laniasari mengatakan, Mitra 10 seharusnya rutin menggelar rapid test karena menjadi sektor yang dikecualikan saat PSBB di Kota Bogor.
Harus ada langkah yang antisipatif dibanding dengan kondisi saat ini. “Kita sudah dapat kabar, klaster Mitra 10 terus bertambah. Harus dilihat SOP protokol kesehatan saat buka, apakah sudah benar dan sudah dicek Pemkot Bogor,” tuturnya.
Lania menjelaskan, seharusnya sebelum toko beroperasi, karyawan dilakukan rapid test mandiri. Selain itu karyawan dikarantina beberapa hari. Kalau ada yang rekatif tetap jalani karantina hingga dilakukan swab test dan hasilnya keluar.
Baca Juga:Awasi ASN Masuk TimsesKoperasi Harus Mampu Berantas Rentenir
“Saya lihat seperti di Restoran Shabu Hachi melakukan rapid test sebelum buka dan menyediakan tempat karantina karyawan. Minta juga Pemkot Bogor mengecek kesiapan. Kalau ada evaluasi kekurangan harus dilakukan rekomendasinya dan barulah buka,” pungkasnya. (bbs/drx)