BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar pertemuan dengan akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk meminta pandangan dan rekomendasi langkah lanjutan penanganan Covid-19 di Kota Bandung. Hal itu mengingat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional di Kota Bandung akan berakhir pada Jumat 12 Juni 2020 besok.
Pertemuan yang dilaksanakan di Balai Kota Bandung, Kamis (11/6) itu menghadirkan tiga akademisi Unpad. Ketiganya yaitu pakar kesehatan masyarakat, Irvan Afriandi, pakar ekonomi, Ferry Hadiyanto, dan pakar antropologi, Erna Herawati.
Ketiganya menyampaikan rekomendasi berdasarkan perkembangan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini. Irvan Afriandi, misalnya, melihat tren kasus sudah cukup menurun meskipun angka absolut masih belum tercapai. Namun, hal ini merupakan sinyal yang baik untuk menunjukkan bahwa langkah Pemkot Bandung selama ini telah memberikan dampak positif.
Baca Juga:Terminal Leuwipanjang dan Cicaheum Mulai Beroperasi, Hanya Untuk Trayek Daerah Zona Kuning dan HijauTak Ikuti Protokol Kesehatan, Disperindag Tindak Tegas Pengusaha, Tutup Operasional Toko
”Kalau trennya menurun dan ditambah dengan indikator lainnya, walaupun belum begitu memuaskan tetapi itu modal optimisme kita bahwa apa yang dilakukan sudah pada rel yang baik. Ini sesuatu yang harus dipelihara dan dikuatkan dalam sistem pelayanan ke depan,” ungkap Irvan.
Menurutnya, langkah Pemkot Bandung untuk membatasi pergerakan manusia di dalam kota sudah cukup efektif. Namun ke depan dia melihat, pembatasan berskala wilayah besar bisa jadi dikurangi, beralih pada pembatasan situs di mana virus terdeteksi.
Oleh karena itu, Irvan merekomendasikan Kota Bandung untuk melakukan pengetesan secara lebih masif agar lokasi virus tersebut bisa segera ditemukan. Dengan begitu, Pemkot Bandung bisa mengarantina situs yang lebih fokus tanpa harus membekukan satu wilayah yang tidak terjangkit.
”Jadi optimalkan pada pelacakan, pengetesan, dan treatment. Biayanya akan lebih murah ketimbang satu kota di-‘lockdown’ tanpa tahu siapa yang positif,” ujarnya.
Menurutnya, warga harus diberikan tiga hak. Selain hak akses terhadap pelayanan publik, warga juga memiliki hak untuk sehat dan hak terhadap ekonomi.
”Kita penuhi hak hidupnya, hak sehatnya. Kalau sudah, Insyaallah hak ekonominya bisa terpenuhi,” ucap Irvan.
Hal tersebut didukung pernyataan Ferry Hadiyanto. Menurut ekonom Unpad itu, Kota Bandung sedang memasuki fase krusial pada Juni dan Juli ini. Beberapa bulan lalu ekonomi sudah sangat turun karena mampatnya roda perekonomian kota.