BANDUNG – Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya, mengungkapkan bahwa APBD Jabar ikut terdampak pandemi COVID-19.
Kendati demikian, kata dia, dengan banyaknya ribut-ribut permintaan tambahan Bantuan Sosia (Bansos) Provinsi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) seperti Kabupaten Bogor harus sama-sama mengerti.
“Jadi maksudnya sejak dini kita harus saling bisa memahami juga situasinya, sehingga ekspektasinya bisa lebih dirasionalisasikan dengan kondisi eksisting anggaran ke depannya juga. Saya tentu berharap, permohonannya bisa direalisasikan maksimal,” ucap Asep belum lama ini di Kota Bandung, Minggu (17/5).
Menurut anggota Komisi DPRD Jabar itu, pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak dan retribusi dari masyarakat itu akan ikut melambat ketika perekonomian masyarakatnya terhambat.
“Dampak Covid-19 ini kan cukup besar konsekuensinya ke masalah kehidupan ekonomi kita. Jadi, bukan hanya warga saja yang terdampak, tapi ujung-ujungnya ya ke pemerintah juga,” ucapnya.
Kendati demikian, permintaan bantuan provinsi dari pemerintah daerah memang merupakan hal lazim. Hanya saja, ungkap dia, kondisi APBD Jabar tahun 2021 yang ia prediksi akan mengalami kontraksi itu berpotensi mempengaruhi besaran bantuan keuangan yang akan diberikan.
“Permohonannya berapa, lalu diberikannya berapa, tentu Pemprov Jabar yang akan membuat pertimbangan dan memutuskannya, karena pemprov kan tidak semata-mata memandang Kabupaten Bogor saja,” kata dia.
Diketahui sebelumnya, DPRD Kabupaten Bogor mengusulkan kepada Pemkab Bogor agar mengajukan tambahan bantuan provinsi pada tahun 2021, setelah pada tahun 2020 meningkat hingga dua kali lipat menjadi Rp255 miliar dari tahun 2019 yang hanya senilai Rp122 miliar. (mg1/yan)
