BANDUNG – Anggota DPRD Jabar, Syahrir mengatakan, dengan adanya larangan mudik oleh pemerintah, maka masyarakat harus mematuhi bersama kebijakan tersebut guna menekan angka penyebaran Covid-19.
“Karena kalau sampai ada yang terpapar Covid-19 di daerah, untuk penanganannya pasti daerah lebih susah nantinya,” kata Syahrir di Bandung, Rabu (13/5).
Kemudian, kata dia, jika ada masyarakat di daerah yang terpapar Covid-19 akan membuat kekhawatiran bagi masyarakat di daerahnya.
“Ini nantinya otomatis puskesmas – puskesmas akan tidak sanggup menanganinya, dan begitu juga RSUD-nya,” katanya.
Untuk itu Syahrir mengimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga supaya penularan Covid-19 tidak berkepanjangan dengan menuruti arahan serta kebijakan dari pemerintah. “Saya imbau mohon pemerintah pusat juga kalau membuat regulasi antara boleh mudik, dan pulang kampung harus tegas,” katanya.
Menurutnya selain itu jika adanya larangan mudik seharusnya pemerintah tidak melakukan kebijakan moda transportasi untuk beroperasi. “Kalau ada larangan mudik ini, ya untuk tranportasi jangan beroperasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Jabar, Daddy Rohanady mengingatkan masyarakat kembali untuk menunda mudik lebaran tahun ini. Semua masyarakat, bisa mudik saat wabah Covid-19 ini hilang dari Indonesia.
Pria yang kerap disapa Daro itu menyatakan bahwa mudik tahun ini pasti lebih sulit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia menilai, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu.
Pertama, kata dia, adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Jadi, mereka yang akan mudik harus memiliki tugas dari atasannya/kepala kantor dan surat keterangan bebas Covid-19.
Bagi mereka yang terkena PHK juga, harus menunjukkan surat PHK. “Wabah dari Wuhan-China ini memang bikin semua orang susah,” kata politikus dari Gerindra itu.
Kedua, kata dia, masih terkait dengan PSBB, adanya penyekatan yang relatif ketat. Bahkan, ada yang menyatakan ke dirinya Jakarta-Surabaya ada sekitar 100 penyekatan.
“Terkait penyekatan guna melarang mudik, ada contoh menarik. Ada pemudik yang sudah menunggu 2 hari 1 malam di Merak harus balik lagi ke Jakarta,” katanya.
Ketiga, kata dia, ongkos mudik menjadi mahal. Hal ini terjadi, masih terkait PSBB. Saat ini, bus atau kendaraan umum lainnya hanya bisa ditumpangi setengah dari kapasitasnya.
