BANDUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa barat, M Ichsan Maouludin menyayangkan bantuan sosial (bansos) Pemprov Jabar untuk penanganan dampak COVID-19 yang terlalu lama turun ke masyarakat.
“Kemarin secara pribadi saya melakukan random sampling ke beberapa desa di wilayah kecamatan Gunung putri, kabupaten Bogor, hampir semua masih dalam bentuk catatan jadi bantuan itu memang belum turun, setelah ada verifikasi dan validasi data ada penurunan jumlah bansos,” ujar Ichsan belum lama ini Senin (11/5).
Ia mengaku telah mengambil contoh di Desa Cicadas, kabupaten Bogor, yang tadinya akan mendapat bantuan 500 bantuan sekarang hanya menjadi 200 saja.
“Kita memberikan data seluas-luasnya artinya RT/RW diminta untuk melampirkan KK, ketika sudah di upload ke pemprov Jabar turunnya jadi sedikit,” katanya.
Kendati demikian, dirinya menyayangkan ada kesan dimana aparatur desa sudah mengeluarkan jerih payah tenaga hingga lelah untuk mengumpulkan kartu keluarga untuk dapat bantuan ternyata tidak terealisasi juga, ini yang menyebabkan beberapa desa yang saya datangi itu melakukan beberapa skema jika bantuan tidak datang.
“Salah satunya memberdayakan secara mandiri dari para tokoh yang memang berdaya, bergotong royong hingga menghasilkan beberapa ton beras, itulah yang kemudian akan diberikan kepada masyarakat melalui satu pintu,” cetusnya.
Akhirnya, kata dia, terjadi dinamika di masyarakat yang menimbulkan kesan bahwa aparatur desa tidak becus kerja dan lain sebagainya.
“Ada desa yang harap-harap cemas, ada desa juga yang akhirnya memanfaatkan CSR dari beberapa perusahaan di sekitarnya,” paparnya.
Sementara itu, Edi Rusyandi Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, prihatin terkait tertundanya bantuan Pemerintah Provinsi Jabar untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Garut.
Sebab, kata dia, akibat bantuan sembako yang lama tidak didistribusikan, setidaknya empat ton telur membusuk dan harus diganti dengan yang baru. Sementara proses pendistribusian belum bisa dipastikan waktunya.
“Sungguh memprihatinkan. Barang tersebut menjadi mubadzir, tidak bermanfaat bagi masyarakat . Apalagi dana yang digunakan itu kan uang rakyat, bukan uang gubernur. Sementara hari ini rakyat dalam situasi sulit dampak covid 19, membutuhkan peran negara/pemerintah,” katanya.
