NGAMPRAH – Untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease atau COVID-19, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan pergeseran anggaran (refocusing).
Berdasarkan catatan, total pergeseran anggaran tersebut mencapai Rp 224,4 miliar. Besarnya anggaran tersebut membuat Panitia kerja (Panja) Percepatan Penanganan Covid-19 DPRD KBB mewanti-wanti agar Pemda KBB hati-hati menggunakan semua anggaran tersebut.
Ketua Panja Percepatan Penanganan Covid-19 DPRD KBB, Bagja Setiawan mengatakan, anggaran untuk jaring pengaman sosial ekonomi, seperti bantuan sembako maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 121 miliar, untuk pasca bencana Rp 6,4 miliar, dan dana untuk sektor kesehatan Rp 97 miliar.
“Itu saya dapatkan informasi dari Gugus Tugas. Intinya total anggaran penanganan Covid-19 di KBB nilainya nomor dua terbesar setelah Kota Bandung,” ujar Bagja saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (27/4).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran penanggulangan Covid 19 Pemkab Bandung Barat mencapai Rp 298 miliar yang terdiri Rp 75 miliar untuk penanggulangan, Rp 5 miliar untuk operasional dan sisanya untuk jaring pengaman sosial.
“Kita punya kewajiban melakukan pengawasan untuk mengawal pergeseran anggaran Covid-19 karena ini selain anggarannya besar, pengadaannya pakai skema penunjukan langsung. Jadi, sama-sama riskan,” katanya.
Terkait hal ini, pihaknya sudah mengingatkan Pemkab Bandung Barat agar hati-hati dalam hal administrasi terutama saat melakukan pengadaan dan pencairan anggaran tersebut.
“Kita harus pastikan, dana itu harus berjalan sesuai aturan agar tidak ada yang bermain. Kita juga mengawal penggunaan dana itu untuk pengadaan sembako, alat kesehatan, dan pembangunan ruang isolasi,” ucap Bagja.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah KBB Asep Sodikin mengatakan, awalnya total realokasi APBD KBB untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 132 miliar, ditambah anggaran dari Dinas Kesehatan sebesar 34 miliar, sehingga totalnya Rp 166 miliar.
“Jumlah anggaran itu masih akan berubah karena beberapa data, seperti jumlah penerima bantuan. Angka itu nanti kita akan evaluasi lagi dan sinkronisasi data dengan PPDB dan Bappeda,” ucapnya. (mg6/yan)
