NGAMPRAH– Seluruh pejabat tinggi pratama atau pejabat eselon dua Kabupaten Bandung Barat (KBB) dirapid test di halaman Gedung Utama Komplek Perkantoran KBB, Kamis (16/4). Semuanya negatif.
Dari 33 pejabat yang melakukan rapid test, hanya tiga orang yang tidak ikut serta yakni Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Undang Husni Thamrin, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakhmat Adang Safa’at dan Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Avira Nur Fasihah.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB Hernawan Widjayanto mengatakan setelah pejabat eselon 2, rapid test bakal berlanjut untuk aparatur sipil negara lainnya di KBB.
“Tergantung ketersediaan alat rapid test-nya, yang sekarang eselon 2 dulu,” ujarnya pada wartawan, Kamis (16/4).
Hingga kini, dari 2.000 rapid test yang tersedia di dinkes, sebanyak 1.200 buat telah dipakai. Kata Hernawan, rapid test itu dipergunakan untuk paramedis garis terdepan, orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pemantauan (PDP), keluarga PDP yang tergolong kategori A dan beberapa kategori B.
“Yang sekarang juga (pejabat eseon 2) masuk kategori B. Tapi untuk kategori A tetap berjalan, sejalan dengan kategori B yang disesuaikan dengan ketersediaan rapid test,” jelasnya.
Hernawan juga mengatakan, dengan rapid test ini tidak menjadi jaminan kategori A atau kategori B tidak terpapar. Pada kenyataannya banyak yang masuk kategori B terpapar positif, sehingga pelaksanaan rapid test-nya berjalan beriringan. Tanpa melupakan rencana prioritas kategori A yang berjalan.
Sedangkan untuk rapid test di saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menurutnya tengah dibahas dengan Tim Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
“Kita merencanakan rapid test secara massal di beberapa kecamatan. Tapi saya belum bisa bicara tergantung hasil keputusan ti-nya,” tuturnya.
Terpisah, sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan tes serupa di halaman Gedung DPRD Jalan Raya Padalarang.
Ketua DPRD KBB Rismanto mengatakan, tes itu penting dilakukan karena anggota dewan rentan terpapar Covid-19.
“Anggota dewan sering berinteraksi dengan publik. Sehingga mereka juga punya resiko terpapar Covid-19,” kata ketua DPRD KBB, Rismanto, usai menjalani tes rapid. (mg6/tur)
