JABAR EKSPRES – Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau DBMPR Jabar melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V mengklaim bahwa proyek pelebaran jalan ruas Sp. 3 Pamoyanan-Suryalaya-Warudoyong telah sesuai ketentuan.
Pernyataan ini disampaikan langsung DBMPR Jabar melalui surat tanggapan resmi pada tanggal 12 November 2026 ke redaksi Jabar Ekspres.
Surat yang ditandatangani langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ridwan R. Lesmana SE ST MT.
Baca Juga:Cairkan Anggaran Penuh Proyek Mangkrak, Kejati Jabar Tahan Pejabat UPI Aliansi Aktivis Jabar Minta KPK Segara Usut Dugaan Ijon Proyek yang Melibatkan Bupati
Dalam surat tersebut tertulis bahwa seluruh proses pengerjaan sudah melalui mekanisme pengujian ketat.
Klaim Sudah Dilakukan Pengukuran
Ridwan mengatakan bahwa ketebalan perkerasan beton atau rigid pavement telah dilakukan pengukuran elevasi.
‘’Pengukuran ini dilakukan sebelum dan sesudah pengecoran serta uji sampel inti atau core drill,’’ Klaim Ridwan dalam keterangannya.
Selain itu, DBMPR Jawa Barat melalui UPTD memastikan tidak ada anggaran atau pembayaran tambahan karena kondisi eksisting tanah bahu jalan telah memenuhi nilai California Bearing Ratio yang dipersyaratkan.
Pemasangan lantai kerja saluran U-Ditch juga diklaim telah sesuai gambar kerja dengan ketebalan 10 cm berdasarkan pengecekan langsung di lapangan.
Ridwan memastikan, pengendalian mutu dilakukan secara berjenjang melibatkan PPK, direksi lapangan, konsultan pengawas, hingga penyedia jasa.
‘’Seluruh hasil pemeriksaan fisik dan validasi laboratorium telah dituangkan secara sah kedalam dokumen backup quantity serta backup quality,’’ paparnya,.
Baca Juga:Kolaborasi Lintas Sektor Sasaka Indonesia Berhasil Bangun 61 JembatanAnggaran Infrastruktur DBMPR Jabar Senilai Rp 118.8 miliar Diduga Bocor, Kejati Jabar Harus Usut!
Ketentuan Pembayaran Proyek Sesuai Volume dan Mutu
Selain itu, untuk pembayaran dana proyek ditegaskan hanya diberikan atas volume serta mutu yang lolos kriteria penerimaan atau acceptance criteria.
Meski begitu, surat klarifikasi yang diberikan oleh UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V hanya berupa klaim belaka. Sebab tidak disertai dengan bukti konkret berupa dokumen pengawasan yang telah dilakukan.
Hal ini masih memunculkan kecurigaan bahwa proyek pelebaran jalan yang menelan anggaran puluhan miliar itu, dikerjakan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan jauh dari kata transparan.
Seharusnya, setiap pelaksanaan proyek Pembangunan yang menggunakan uang rakyat, pengerjaan dan progres pelaksanaannya harus terbuka agar menghindari terjadinya penyimpangan.