JABAR EKSPRES – Gubernur Dedi Mulyadi sampai ikut merespon terkait penurunan foto Wakil Presiden Gibran di DPRD Jawa Barat. Ia turut meminta pihak yang menurunkan menyampaikan klarifikasi terbuka.
Dedi menjelaskan, aksi menurunkan foto Wakil Presiden Gibran karena telah mengundurkan diri dari jabatan adalah hak demokrasi setiap orang. Namun, dalam demokrasi ada batasan yang disebut adab atau sopan santun. Ia menyoroti peristiwa di ruang Badan Anggaran itu sebagai salah satu contoh yang tidak patut.
Menurutnya, ruang Banggar DPRD merupakan tempat resmi pengambilan keputusan antara legislatif dan eksekutif terkait anggaran daerah. Karena itu, pelepasan atribut negara seharusnya dilakukan secara semestinya.
Baca Juga:Polemik Penurunan Foto Wapres Gibran, Ini Respon Masyarakat Sipil Jawa BaratKetua DPRD Jabar Luruskan Polemik Pencopotan Foto Wapres Gibran di Ruang Banggar
“Mestinya dilakukan oleh petugas. Tetapi karena euforia, ada sekelompok orang menurunkannya lalu meletakkannya dalam posisi terbalik di tangan, meletakkannya di kursi dalam posisi terbalik dan meninggalkannya,” katanya, Sabtu (14/11/2026).
Dedi berharap agar para aktivis yang menurunkan foto tersebut menyampaikan penjelasan secara terbuka.
“Semestinya menyampaikan penjelasan kepada publik secara terbuka. Selamat memberikan penjelasan karena peristiwa itu bukan hanya dilihat oleh warga Jabar tetapi oleh warga Indonesia,” jelasnya.
Di sisi lain, pihak Masyarakat Sipil Jawa Barat setelah disurati Ketua DPRD juga telah merespons secara tertulis.
Diantaranya menjelaskan bahwa penurunan foto yang dimaksud terjadi setelah sesi diskusi ditutup. Itu dilakukan saat foto bersama dan dilakukan secara sepontan oleh peserta yang ada di barisan belakang.
“Itu adalah tindakan spontan yang bersangkutan, bukan di desain oleh rombongan,” kata perwakilan Masyarakat Sipil Jawa Barat Andri P Kantaprawira. (son)