PADALARANG – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendesak pemerintah tidak hanya memperhatikan bantuan bagi pengemudi ojek online saja.
Pemberian bantuan untuk profesi yang terdampak Corona Virus Disease atau Covid-19 juga harus merata dan didapat pengemudi angkutan umum karena penurunan penghasilan juga dirasakan pelaku jasa transportasi lainnya.
Ketua DPD Organda KBB, Asep Dedi Setiawan mengatakan, lebih dari 2.000 pengemudi angkum di Bandung Barat mengeluh penghasilan turun drastis akibat kebijakan pandemi Covid-19.
Namun, selama ini terkesan hanya ojek online yang menjadi target pemerintah untuk mendapat bantuan, sementara pengemudi angkum yang menjadi pilihan masyarakat ekonomi lemah terabaikan.
“Penurunan penghasilan mencapai 60%, jika sehari biasanya dapat Rp 200 ribu sekarang hanya Rp 80 ribu. Setiap hari saya menerima laporan dari pengusaha maupun sopir,” ungkap Asep, Kamis (16/4/2020).
Atas dasar itu, pihaknya baru-baru ini pihaknya memberikan data lengkap 2000 pengemudi angkum kepada pemerintah setempat untuk dimasukan dalam penerima bantuan jejaring sosial dampak Covid-19.
“Harapannya bantuan ini bukan hanya sekedar wacana, jangan sampai ojol dapat kita tidak. Kita juga sama merugi dan kami lebih banyak mengangkut masyarakat ekonomi lemah, yang enggak punya ponsel,” terangnya.
Ucok menambahkan, jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) resmi diterapkan kondisi ekonomi pelaku transportasi darat akan semakin memprihatinkan. Saat ini saja dengan kebijakan social dan physical distancing kapasitas penumpang mulai dibatasi dan otomatis mengurangi pendapatan angkum.
“Kita ikuti anjuran pemerintah, saat ini tidak boleh penumpang berjejal. Dari maksimal 12 penumpang sekarang hanya 5 penumpang saja. Tentu konsekuensinya pendapatan berkurang, seharusnya juga ada subsidi dari pemerintah,” terangnya.
Ia juga menilai, jika tidak ada bantuan pemerintah sementara kondisi pandemi tak kunjung membaik, tidak menutup kemungkinan akan banyak pengusaha angkutan darat yang gulung tikar.
“Saat ini pengusaha angkutan saja sudah teriak, apalagi sopir. Untuk itu pemerintah harus memikirkan keberlangsungan ekonomi transportasi darat,” tandasnya. (mg6/yan)
