KBB – Masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB) menginginkan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di sekitar pemukimannya.
Menurut Ketua DPRD KBB, Rismanto, warga di beberapa tempat yang ditemuinya tidak menolak adanya pembangunan TPST di sekitar pemukimannya.
“Ingin ada tempat penampungan sampah sementara tapi masih berkutat dengan keterbatasan lahan,” ungkap Rismanto saat dihubungi, Minggu (23/2).
Kendati masyarakat tidak menolak namun faktor lahan dan daya dukung lingkungan yang belum tersedia membuat rencana tersebut belum bisa direalisasikan Pemerintah KBB.
Sebelum pembangunan TPST terealisasi, pihaknya mengajak peran aktif seluruh masyarakat untuk dapat saling memberikan edukasi terkait penanganan sampah dan lingkungan.
“Misalnya di RT, ada edukasi untuk membudayakan cara memisahkan sampah organik dan non-organik, nah, ini untuk penanganan masalah sampah sementara sebelum ada TPST itu. Tapi mudah-mudahan bisa berkelanjutan terus,” ungkapnya.
Jika ambannya penanganan sampah di KBB selama ini karena belum terbangunnya kesadaran masyarakat secara kolektif terkait kebersihan dan lingkungan serta masalah terbatasnya armada pengangkut sampah, maka pihaknya akan memfasilitasi supaya armada pengangkut sampah bisa ditambah.
“DPRD siap memfasilitasi untuk peningkatan alat sepanjang ada analisa kebutuhan yang benar, lalu juga secara bertahap,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB, Apung Hadiat Purwoko menuturkan, tidak adanya TPST di KBB disebabkan dua faktor. Yakni, tidak adanya lahan untuk TPST dan juga adanya penolakan dari warga setempat yang tidak menginginkan keberadaan TPST di sekitar pemukimannya.
“Kan kita terbentur lahan yang bisa dipakai belum lagi masyarakatnya juga kan menolak wilayah tempat tinggalnya dijadikan penampungan sampah sementara,” terang Apung saat dihubungi beberapa waktu lalu.
Ketersediaan 39 armada pengangkut sampah dengan personel 200 orang yang ada saat ini belum ideal. Sehingga di tahun 2020 ini pihaknya akan menambah 5 armada lagi.
“Kalau idealnya itu kan satu desa satu armada tapi sekarang dimanfaatkan seadanya. Jadi kalau ada penambahan armada otomatis akan ada penambahan personel juga termasuk petugas penyapu jalan,” tandasnya. (mg6/yan)
