Dalam kaitan krisis keuangan yang terjadi di Jiwasraya maka Fraksi Partai Demokrat mendorong dibentuknya Pansus Angket. ”Itu untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya (Persero) dengan tuntas,” tuturnya.
Adapun Fraksi Partai Demokrat mengeluarkan empat sikap yang merupakan arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY):
Pertama, Demokrat memandang kasus gagal bayar Jiwasraya adalah masalah besar dan serius. Sebab, kasus ini merugikan negara hingga Rp 13,7 triliun. Fraksi Demokrat memandang UU Nomor 40/2014 terkait lembaga penjaminan polis tidak dilaksanakan.
Kedua, Demokrat menilai penyelesaian skandal Jiwasraya harus ditempuh komprehensif melalui hak angket DPR RI. Maka fraksi Demokrat mengusulkan pembentukan pansus hak angket Jiwasraya.
Ketiga, Fraksi Demokrat memutuskan mengirimkan kader di panja-panja terkait Jiwasraya. DPR memutuskan membuat panja kasus Jiwasraya di tiga Komisi, yaitu Komisi III, VI dan XI. Sekaligus tetap memperjuangkan terbentuknya Pansus hak angket.
Terakhir, Demokrat segera mengirimkan usulan Pansus Hak Angket kepada Pimpinan DPR sambil melengkapi penandatanganan seluruh anggota Fraksi Demokrat.
Di sisi lain, ramainya kasus Jiwasraya disinyalir merembet kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Dugaan itu tidak dipedulikan oleh bos Mahaka Group tersebut. Erick tidak menyoalkan jika kasus itu membuat dirinya ke luar jajaran Kabinet Indonesia Maju.
Erick Thohir menuturkan, jabatan menteri yang dilakoni saat ini dapat berubah kapan saja. Dia mengingatkan bahwasannya jangan sampai jabatan mengubah karakter dan jati diri manusia. ”Jabatan itu kan anytime,” ujarnya saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk Jakarta, Selasa (28/1) lalu.
Pernyataan Erick Thohir ini terkait statemen presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia berpendapat bahwa ada pihak-pihak yang ingin membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri kasus sengkarut PT Jiwasraya (Persero) untuk menjatuhkan orang-orang tertentu. Orang-orang tersebut bisa saja mengarah kepada Erick Thohir. (rie)
